Harianmomentum--Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam suasana keprihatinan.

Khususnya, terkait pengasahan RUU Pemilu. Menurutnya, syarat untuk mengajukan pasangan capres-cawapres (Presidential Threshold) harus memiliki kursi 20 persen di DPR adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia.

Berikut pernyataan Prabowo usai bertemu SBY tadi malam di Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam.

"Kita ketemu dalam suasana yang terus terang saja agak prihatin. Pak SBY Presiden selama 10 tahun, tapi beliau bersama kami dulu perwira-perwira muda yang mendorong reformasi. Di seluruh dunia diakui, bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dengan sukarela dan dengan cepat sekali.

Saya kedatangan banyak tamu dari luar negeri, bertanya: 'Kok bisa TNI mundur dari kekuasan?' Karena kami benar-benar percaya bahwa yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah demokrasi. Adalah Pancasila dan pelaksanaannya adalah Demokrasi. demokrasi pelaksanaannya adalah pemilu.

Jadi bagi kami, setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi, atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan.

Jadi terlihat sikap Partai Demokrat, Gerindra, PKS PAN, itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan DPR RI,  yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah.

Kekuasaan? ya, silakan mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai. Dan saya katakan ke Gerindra: Gerindra tidak mau ikut ke sesuatu yang melawan akal sehat dan logika!'

Presidential Threshold 20% menurut kami adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia! Saya tidak mau terlibat dengan sesuatu yang seperti itu. Demikian sikap Gerindra Partai Demokrat PAN dan PKS.

Jadi lahir dari kecemasan itu, Kami khawatir bahwa demokrasi kami ke depan bisa dirusak. Karena itu, sesuai apa yang tadi disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau dengan baik. Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan, bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik. Dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika. Semangat patuh kepada rules of the game. Dan harus adil, dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.

Intinya itu. Jadi kami akan terus komunikasi. Kami sangat sependapat dengan Pak SBY, kita harus lakukan check and balance. Kita harus ada penyeimbangan. Jadi stiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi. Ini filosofi check & balance ini, adalah inti dari suatu demokrasi dan negara yang aman dan adil. Bahwa tidak mungkin aman kalau tidak adil. Dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa keadilan. (zul/rmo)