MOMENTUM, Bandarlampung--Massa dari Aliansi Perempuan Lampung Menggugat menggelar aksi damai, di Tugu Adipura, Bandarlampung, Minggu (8-3-2020).

Aksi damai itu guna memperingati hari Perempuan Internasional yang diikuti puluhan orang yang didominasi perempuan.

Aspirasi yang mereka sampaikan melalui sejumlah poster cukup menyita perhatian, diantaranya: pakaian gue loe urusin birahi loe biarin, aku lelah diperkosa negara.

Aksi longmars (gerak jalan) sejauh ratusan meter dan orasi politik itu dimulai dari depan toko buku Gramedia, Jalan RA Kartini menuju titik akhir bundaran tugu adipura.

Humas aksi massa Aliansi Perempuan Lampung Menggugat, Armayanti Sanusi mengatakan setiap tahunnya, pada tanggal delapan Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day (IWD). 

"IWD merupakan pengakuan politik seluruh dunia terhadap perjuangan perempuan. Namun, tentunya perjuangan perempuan tidak berhenti pada pengakuan. Karenanya, hingga saat ini, perempuan masih dihadapkan pada berbagai bentuk penindasan," tegas Armayanti.

Menurut dia hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan masih terjadi, baik dalam sektor rumahtangga maupun di dunia kerja.

Berbagai situasi kekerasan tersebut, tidak hanya memberikan dampak yang lebih berat dan berlapis bagi perempuan, tetapi juga semakin menghilangkan kedaulatan, akses dan 

kontrol perempuan terhadap hidup dan sumber kehidupannya.

"Perempuan yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya juga harus berhadapan secara langsung dengan berbagai intimidasi dan tindakan kekerasan, misalnya saja buruh perempuan yang menuntut hak cuti haid dan melahirkan, dan tidak semua perusahaan paham akan hak perempuan," terangnya melalui pelantang (pengeras suara).

Kriminalisasi terjadi pada perempuan di berbagai konteks, yang berdampak pada ketidakadilan berlapis, termasuk di antaranya stigma dan diskriminasi yang jauh lebih berat daripada laki-laki.

Perempuan yang dilekatkan dengan peran penjaga keluarga dan komunitas juga mengalami beban dan ketidakadilan berlapis ketika keluarga, suami atau ayahnya mengalami kriminalisasi.

Hal ini sejalan dengan penghancuran demokrasi dalam berbagai bentuk. Tindakan negara yang semakin represif maupun kebijakan negara yang tidak berpihak pada masyarakat terlebih perempuan. 

Negara seolah memproduksi kebijakan yang tidak diperlukan seperti RUU Ketahanan Keluarga, Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

"Dengan meninggalkan kewajibannya untuk mengesahkan kebijakan yang diperlukan perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, maupun RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender," pekik salah satu orator perempuan dalam orasi politiknya.

Kedaulatan perempuan hanya akan terwujud dengan melawan berbagai penindasan yang dialami perempuan di berbagai konteks di atas. Maka, 8 Maret bukanlah sekedar peringatan, melainkan perjuangan yang masih harus terus dilakukan. 

"Momentum ini juga bagian dari perjuangan internasional dalam perjuangan kolektif perempuan dalam mewujudkan kedaulatan perempuan karena kami sudah lelah diperkosa oleh negara," pungkas orator. (**)

Laporan: Rifat Arif

Editor: Andi Panjaitan