Harianmomentum--Badan Anggaran (Banang) DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bersama tim anggaran pemkab setempat melakukan pembahasan Laporan Keuagan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, Senin (31/7).

Rapat  pembahasan  tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lambar Hi. Sutikno dan Wakil Ketua II Saipul Abadi. Sedangkan  tim anggaran pemkab dipimpin Pelaksana Tugas (Plt)  Sekretaris Daerah Akmal Abdul Nasir.

Dalam pembahasan tersebut anggota Banang DPRD Lambar  Heri Gunawan mempertanyakan, masalah banyaknya perumahan dinas sekolah yang tidak dihuni. Dia mencontohkan di Kecamatan Balikbukit  40 unit rumah dinas  sekolah yang hampir seluruhnya tidak ditempati.

“Sangat disayangkan jika peruntukan dari awal tidak tepat sasaran. Bagai mana bisa menaikan pendapatan asli daerah (PAD), kalau perumahan dinas itu tidak dihuni. Lantas mengapa juga rumah dinas tersebut disewakan kepada masyarakat,” tanya Heri.

Hal senada disampaikan anggota Banang lainnya Ismun Zani. Menurut dia, kondisi perumahan dinas sekolah banyak yang tidak layak huni. Hal tersebut membuat para guru enggan menempati perumahan dinas.

“Belum lama ini saya dan kawan-kawan anggota lain terjun lapangan. Faktanya banyak guru terlambat datang ke sekolah, karena lokasi tempat tinggal yang terlalu jauh. Mereka enggan menempati perumahan dinas, karena tidak layang huni,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Lambar  Bulki mengakui banyak Perumahan dinas sekolaj tidak layak huni  dan saat ini  beberapa perumahan tersebut disewakan pada masyarakat seharga Rp25 ribu per bulan. Tujuannya agar bisa terwat.

“Kedepan kita akan cari langkah-langkah yang lebih baik, untuk menyelesaika pemasalahan ini sekalugus meningkatkan PAD,” terangnya. (lem)