Harianmomentum--CV Aneka Sarana, kontraktor proyek jaringan irigasi senilai Rp1,3 miliar di Waymayah, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) akhirnya membongkar kembali struktur bangunan yang sudah terpasang.

Pembongkaran itu tindaklajut hasil sidak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Isnawardi beberapa waktu lalu yang menemukan material bangunan yang digunakan kontraktor tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.

Kontraktor memakai batu bulat yang diambil dari Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat, sementara di dalam kontrak harus memakai batu belah.

Menurut Fatul, pelaksana lapangan CV Aneka Sarana, pembongkaran itu dilakukan atas perintah DPUPR untuk segera memperbaiki pekerjaan proyek yang semula tidak sesuai kontrak.

“Mulai Jumat kemarin sudah kami bongkar ulang dan diperbaiki sesuai dengan kontrak,” kata Fatul didampingi atasannya Ahok, Minggu (06/08/17).

Selama ini, Fatul beralasan terkendala pekerja dan alat berat sehingga tidak bisa merespon cepat permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

“Bukannya tidak mengindahkan surat peringatan dari PPK, tapi kami terkendala alat berat dan tukang. Tapi kami optimis pekerjaan ini selesai tepat waktu,” jelasnya saat ditemui di lokasi pembanguan proyek.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ade Kurniawan, PPK proyek tersebut membenarkan jika kontraktor sudah mulai memperbaiki proyek irigasi itu.

“Saya sudah cek lapangan dan memang proyek sudah dibongkar ulang. Mereka berjanji akan menggunakan material sesuai dengan kontrak,” kata Ade memalui sambungan telepon.

Menurut dia, janji kontraktor untuk segera memperbaiki pekerjaan itu menjadi alasannya untuk menunda mengirim surat teguran ketiga.

“Itu sebagai pertimbangan saya untuk tidak terburu-buru melayangkan surat teguran ketiga,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pembongkaran struktur bangunan irigasi yang sempat diduga tidak sesuai spesifikasi berlangsung menggunakan satu unit alat berat eksapator.

Di sekitar lokasi juga terlihat tumpukan material batu belah yang sedang dipecah- pecah oleh sejumlah tukang. 

Diketahui, gencarnya pemberitaan harianmomentum.com selama beberapa edisi mengkritisi pelaksanaan pembangunan proyek irigasi itu akhirnya mendapat respon positif. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pesibar Azhari menginstruksikan PPK di DPUPR untuk segera memutus kontrak CV Aneka Sarana jika tidak mau membongkar ulang pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.

“Saya instruksikan PPK proyek itu segera menegur CV Aneka Sarana karena telah menyalahi kontrak, bila perlu diputus kontraknya,” tegas Azhari saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (02/08/17).

Azhari juga mengancam akan menempuh jalur hukum jika PPK tidak bisa segera menuntaskan persoalan itu. Sebab dalam Perpres nomor 4 tahun 2015 sudah diuraikan dengan jelas tugas dan fungsi PPK.

“PPK harus mengerti tugas. Kalau rekanan nakal segera tegur. Masih membangkang juga, putus kontraknya. Kenapa harus menunggu pekerjaan selesai? Kan aneh itu PPK,” ujar Azhari.

Azhari berpesan, kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) di Pesibar terutama pada PPK dan Pengguna Anggaran harus taat aturan dalam bekerja sehingga tidak bermasalah di kemudian hari.

Anggaran yang digunakan dalam setiap proyek APBD itu berasal dari rakyat yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Sudah tau bakal ada indikasi kerugian negara karena proyek tidak sesuai spek, kok negur rekanannya nanti, ada apa? Aneh juga,” kata Azhari. (ags/AP)