MOMENTUM, Liwa--Hingga Juni 2020, Pemkab Lampung Barat (Lambar) baru merealisasikan Rp23 miliar dari total dana anggaran penanganan covid-19 yang dialokasikan sebesar Rp34 milliar.

"Dana covid-19 itu dari hasil recofusing, realokasi, dan rasionalisasi APBD, yang kesemuanya itu sebanyak 34 milliar lebih. Namun saat ini, dana covid-19 yang telah dianggarkan (diprogramkan) mencapai Rp23 milliar lebih, sampai posisi di bulan Juni," kata Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lambar Okmal, Selasa (9-6-2020).

Dia melanjutkan, sisa dana penanganan covid sebesar Rp9 miliar yang belum diprogramkan akan digunakan untuk anggaran belanja tidak terduga (BTT).

"Anggaran belanja tidak terduga kewenangannya dibawah kendali kepala daerah (bupati) langsung. Namun, untuk resume laporannya berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebab anggaran tersebut merupakan dana untuk penanganan bencana," terangnya.

Jika BTT itu tidak terserap atau digunakan akan dibahas pada saat APBD perubahan.

Walau begitu, kata dia, bisa saja anggaran yang tersimpan sebagai dana BTT tersebut digunakan untuk realisasi penerapan kebijakan new normal.

"Tapi kita akan selektif, mana yang langsung menyentuh terkait covid-19, karena BTT itu dana yang diperuntukkan jika terjadi sesuatu yang disebabkan oleh bencana. Bukan hanya covid-19 saja," jelasnya. 

Dia memmaparkan, dana Rp23 milliar yang telah diprogramkan untuk penangan covid-19 itu tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbagi tiga klaster: penanganan dan pencegahan covid-19 (klaster kesehatan), dampak ekonomi dan penyediaan jejaring pengamanan sosial.

Untuk klaster penanganan kesehatan sebesar Rp8,4 miliar lebih. Rincianya: pengadaan Alat Perlindung Diri (APD), untuk dan isolasi penanganan Covid-19, untuk biaya di empat posko. Kemudian insentif tenaga kesehatan, proses penanganan jenazah pasien positif covid-19. Penyemprotan desinfektan, membuat famplet dinas pendidikan di sekolah-sekolah, kelengkapan rumah sakit dan lain-lain.

Klaster dampak ekonomi covid-19, total anggaran sebesar Rp3 miliar lebih. Rincinaya, antara lain: untuk pengadaan stok bantuan di dinas sosial, tambahan ketahanan pangan, dan pembebasan pajak  hotel dan rumah makan pada bulan Maret, April dan Mei. "Juga ada untuk bantuan sembako di Diskoperindag dari APBD murni kita tarik ke covid-19, terus kita membebaskan biaya berobat di puskesmas-puskesmas selama tiga bulan, itu untuk teknis kepada dinas jesehatan," jelasnya.

Sedangkan untuk penyediaan jejaring pengamanan sosial total dana sebesar Rp11,6 miliar lebih, yang tersebar di dua dinas: kesehatan dan sosial.

"Itu terdiri untuk bantuan pada warga lanjut Usia sebanyak 7.234 orang di Dinas Sosial. Bantuan tambahan nutrisi Ibu Hamil  601 orang dan balita 3.900 orang di Dinas Kesehatan. Untuk teknis di dinas masing-masing.  Dinsos ada 35 ribu paket sembako yang terdiri dari 10 Kg beras dan empat kaleng sarden," paparnya.

Terkait realiasi, pengelolaan anggaran tersebut, menuru Okmal, hingga 30 Mei 2020, presentasinya beragam.

"Anggaran yang terserap itu tidak bisa total. Posisi hingga 30 Mei ada yang sudah 100 persen ada yang 37 persen. Contoh untuk pengadaan APD realisasi baru 85 persen, rumah sakit 45 persen, liplet di Pendidikan sudah 100 persen, sembako baru 29 persen," ungkapnya. (**)

Laporan: sulemy

Editor: Munizar