MOMENTUM, Bandarlampung--Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan pemerintah untuk tidak memaknai kritik yang disampaikan masyarakat sebagai bentuk perlawanan.

Sebaliknya, seluruh lembaga pemerintah menjadikan kritik sebagai pendorong untuk menjaga dan memenuni nilai-nilai demokrasi dalam situasi apa pun.

Demikian Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggaraini dalam diskusi Tantangan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (17-6-2020).

Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Lampung melalui video conference itu juga menghadirkan pembicara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Titik Suryaningsih dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Fatikhatul Khoiriyah. 

Selanjutnya, Titi Anggraini menyatakan justru lembaga pemerintah, pusat maupun daerah, harus meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Karena itu, dia mengapresiasi DPD IMM Lampung membuka ruang diskusi publik terkait penyelenggaran pilkada serentak 2020. Bahkan, Perludem mendukung semua elemen demokrasi seperti KPU, Bawaslu, mahasiswa, pegiat masyarakat sipil menjaga nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dalam pilkada.

Sementara Ketua Umum DPD IMM Lampung Sahru Romadon mengatakan hak demokrasi masyarakat harus dipenuhi dalam situasi apapun, termasuk saat situasi pandemi covid-19 saat ini.

Namun, berbagai tantangan dalam pemenuhan hak tersebut harus disikapi secara tepat. Salah satunya, pelaksanaan pilkada serentak 2020. Jangan sampai, situasi saat ini menimbulkan dinamika baru dalam kontestasi pilkada.

“Dalam situasi apapun, pemenuhan hak-hak demokrasi masyarakat termasuk diantaranya kontestasi pilkada harus dilaksanakan secara baik. Jangan sampai, situasi pandemi saat ini justru menimbulkan masalah baru bagi penyelenggaraan pilkada," jelasnya dalam siaran pers pada harianmomentum.com Kamis (18-6-2020).

Penyelenggaraan pilkada harus dirancang secara tepat agar berdampak baik bagi seluruh masyarakat, katanya.

Menurut Titik Suryaningsih, jika pelaksanaan pilkada serentak disikapi dengan baik oleh seluruh elemen pilkada, baik pemilih maupun peserta. 

Suksesi pergantian pemimpin daerah harus bergulir, di satu sisi KPU harus menjaga agar penyelenggaraan pilkada tidak menimbulkan masalah baru, masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga penyelenggaraan pilkada ini.

Senada, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menyatakan telah melakukan pengawasan secara maksimal sebelum pelaksaanaan pilkada serentak. Masyarakat tetap harus terlibat mengawasi pilkada guna meminimalkan pelanggaran. (*).

Laporan: Rifat Arif.

Editor: M Furqon.