MOMENTUM--Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tapi, tahapannya sudah dimulai sejak 15 Juni lalu.

Lucunya untuk di Bandarlampung, anggaran 40 persen dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum juga dicairkan sepenuhnya untuk penyelenggara pemilu.

Alasannya, hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tidak ada anggaran. Sehingga pemkot bingung, bagaimana merealisasikannya.

Mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa. Jadi harapannya menunggu Dana Alokasi Umum (DAU) turun dari Kementerian Keuangan.

Saya pun kasihan dengan Pak Herman Hn, selaku Walikota Bandarlampung. Di tengah realisasi PAD yang anjlok, dia justru dibuat pening dengan hutang pemkot yang menumpuk. Ditambah lagi dengan anggaran pilwakot yang harus segera direalisasikan.

Seharusnya menjelang akhir masa jabatannya, Pak Herman sudah tenang. Menikmati hari-hari terakhir kekuasaannya. Bukannya malah pusing mikirin hutang sana-sini dan anggaran pilwakot yang tersendat.

DAU yang dinanti-nanti, belum juga ada kejelasan. Kalau kata Sekretaris Kota Bandarlampung sih karena belum memenuhi syarat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020.

Jadi belum tahu apakah akan dicairkan atau tidak. Tambah lengkap sudah kepusingan dia. Tapi ya, namanya tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Cuma, saya agak kasian saja sih.

Sebenarnya saya ada saran, biar bapak tidak perlu pusing-pusing mikirinnya. Bagaimana kalau lebih baik Pilwakotnya ditunda dulu pak.

Jadi bapak tidak perlu pening mikirin anggaran Pilwakot. Apalagi sekarang sudah bulan Juni. Sedangkan pencoblosannya pada 9 Desember.

Kalau ditunda kan bapak bisa sedikit lebih santai. Bisa menikmati akhir masa jabatanlah. Fokus saja mikirin pembangunan flyover dan proyek besar lainnya. Itu sih hanya saran. (*)

Oleh: Agung DW