Harianmomentum--Pihak berwenang harus lebih intens melakukan pengawasan terhadapa realisasi pengelolaan program dana desa (DD). Realisasi pengelolaan uang negara tersebut diduga banyak disalahgunakan untuk kegiatan yang  tidak bermanfaat langsung terhadap kepentingan masyarakat. Contohnya terjadi di Kabupaten Lampung Barat (Lambar).

Di Kabupaten Lambar, DD digunakan untuk berwisata ke Pulau Bali yang dikemas dalam bentuk kegiatan study banding peningkatan kapasitas kader PKK. Program study banding itu diikuti 131 istri peratin (kepala desa) se-kabupaten setempat.

Informasi yang dihimpun harianmomentum.com, peserta program study banding itu berangkat ke Pulau  Bali, Selasa (8/8). 

“Kalau peratinnya tidak ikut, karena tahun lalu juga sudah ke Bali dengan tajuk kegiatan serupa. Ibu-ibu PKK rencanya akan study banding di Pulau Bali selama tiga hari. Kemarin (Selasa 8/8) mereka berangkat,” kata sumber harianmomentum.com, Rabu (9/8).

Terpisah, Sekretartis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMPP) Kabupaten Lambar Padang, tidak menampik adanya kegiatan study banding ke Pulau Bali itu. 

Padang mengatakan, hal itu tidak ada sangkut paut dengan DPMPP, karena penggunaan anggaran DD, sepenuhnya kewenangan peratin.

"Sebatas pengunaan anggrannya sesuai aturan, itu tidak masalah. Terlebih dalam rangka peningkatan kapasitas/pelatihan ibu-ibu PKK," kata Padang melalui telepon.

Padang sempat emosi, saat ditanya efektifitas manfaat kegiatan tersebut. Terlebih kondisi Pulau Bali tidak sama dengan Kabupaten Lambar. "Kalau manfaatnya, salah nanya ke saya. Saya aja nggak berangkat," jawab Padang dengan nada tinggi.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lambar Juhairi Iswanto yang disebut ikut serta dalam rombongan ke Bali, belum berhasil dikonfirmasi.  Dihubungi melalui telepon selulernyan,  meski dalam kondisi aktif,  Juhairi tak mengangkat panggilan di ponselnya.

Inspektur  pada Inspektorat Lambar Edy Yusuf mengaku tak mengetahui informasi kegiatan tersebut. "Nah baru tahu saya dari teman-teman wartawan ini,"  kata Edy di ruang kerjanya. 

Kendati demikian, dia berjanji mempelajari dan melakukan penyelidikan terkait penggunaan anggran  DD tersebut. Termasuk efektivitas program study banding ke Bali itu. "Kami akan tetap pelajari," ujar mantan Kadis Sosial Lambar itu.

Menurut Edy, kegiatan itu kurang bermanfaat terhadap masyarakat Lambar. Semestinya kegiatan pemberdayaan dilakukan tetap di kabupaten setempat . 

"Jika dilakukan di Kabupaten Lambar, sewa hotel dan keperluan selama bimtek akan kembali ke masyarakat. Terlebih hotel dan rumah makan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)," terangnya. (lem)