Harianmomentum--Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) pada tahun 2018 diproyeksi mencapai Rp1,03 triliun.

Hal tersebut disampikan Wakil Bupati Makmur Azhari pada rapat paripurnan DPRD setempat, Senin (14/8).

Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD  Edi  Novial itu mengagendakan  penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lambar Tahun 2018.

Menurut wabup proyeksi realiasasi pendapatan  daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

“Untuk mencapai terget realiasi pendapatan tersebut, pemkab mengarahkan kebijakan pendapatan dengan melakukan kordinasi dan konsultasi ke Pemprov Lampung  dan pemerintah Pusat," kata wabup.

Pos belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp529.05 miliar yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Kemudian: belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga.

Selain pendapatan dan belanja daerah tahun 2018, pos pembiayaan diproyeksi sebesar Rp10 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan (SILPA). Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1,5 miliar yang direncanakan untu penyertaan modal (Investasi) daerah.

Ketua DPRD Lambar Edi Novial pada kesempatan tersebut mengatakan KUA PPAS APBD  merupakan dasar tolak ukur penyusunan Perturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2018.

Dia menerangkan, pada tahun anggaran 2018 eksekutif dan legislatif Kabupaten Lambar  telah memprioritaskan tujuh  capian pembangunan. Pertama, memantapkan pembangunan insfrastruktur yang mendukung konektivitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial.

Kemudian, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, memperkuat ketahanan pangan. Selanjutnya: penguatan pelayanan publik yang cepat dan transparan serta penanggulangan bencana dan memperkuat lingkuang hidup.

Tujuh prioritas tersebut, bertujuan mencapai ekonomi makro tahun 2018 seperti: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 66,79 poin, pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,5 persen. Tingkat inflasi berkisar 3,5 sampai 5 persen dan pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga berlaku antara Rp5,4 sampai Rp5,6 triliun. (lem)