MOMENTUM, Bandarlampung--Partai Golkar masih memberikan kesempatan pada Rycko Menoza untuk mencari koalisi tambahan.

Jika Rycko tidak berhasil mendapat koalisi tambahan, kemungkinan Partai Golkar akan memberikan rekomendasinya pada bakal calon kepala daerah (bacalonkada) lain.

“Kita masih memberi kesempatan kepada Bung Rycko. Sebab sebelum pendaftaran calon di KPU semuanya masih mungkin terjadi,” kata Ismet Roni, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung saat dikonfirmasi harianmomentum.com, Selasa (18-8-2020).

Meski begitu, pihaknya memberi batasan waktu kepada Rycko. Terkait batas waktu yang diberikan, Ismet belum dapat memastikan. Namun, kata Ismet, jika batas waktu itu habis maka akan diambil plening kedua.

“Nanti akan ada langkah konkrit. Golkar ini sudah pengalaman di Pilkada. Kita ada plen B nya. Jadi tidak mungkin dukungan partai ini sia sia. Pasti mengambil keputusan strategis,” jelasnya.

Terpisah, Rycko Menoza mengaku tetap berjuang untuk mendapat perahu tambahan dari partai lain. Sebab, kata dia, situasi politik bisa berubah sewaktu-waktu.

“Kita terus berusaha. Sebab sebelum pendaftaran ke KPU, peluang mendapatkan dukungan dari partai politik sesuai syarat pencalonan (10 kursi) masih mungkin didapatkan oleh bakal calon,” kata Rycko Menoza, Selasa (18-8-2020).

Untuk itu, Rycko pun berharap doa dan dukungan dari semua pihak agar diberikan kelancaran dan bisa berjuang bersama-sama mewujudkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandarlampung.

Diketahui, saat ini tinggal Gerindra (7 kursi) yang belum menjatuhkan dukungannya. Sementara Golkar dengan enam kursi, tidak mampu mengusung Rycko tanpa koalisi tambahan. Masih kurang empat kursi lagi.

Sementara delapan partai lainnya telah menjatuhkan dukungan. Demokrat (5), PAN (6), PKB (3), Perindo (2), dan PPP (1) kepada pasangan M Yusuf Kohar – Tulus Purnomo (total 17 kursi).

Selanjutnya PDIP (9), PKS (6), dan Nasdem (5) kepada pasangan Eva Dwiana – Dedi Amrullah (total 20 kursi).

Sebelumnya, Ketua Gerindra Bandarlampung Andika Wibawa mengaku belum mengatahui kapan DPP akan menjatuhkan rekomendasinya.

“Kami masih menunggu intruksi DPP. Sampai saat ini saya belum menerima surat rekomendasi dari DPP,” kata Andika.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi