MOMENTUM, Bandarlampung--Akademisi asal Universitas Lampung (Unila) Budiono meminta agar penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu) dan pemerintah provinsi (pemprov) setempat mengusulkan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sebab sejak awal September 2020 hingga sekarang, terjadi penambahan 209 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Lampung.

“Kita lihat kan covid ini memang meningkat terus, bukan cuma di Lampung tapi se-Indonesia. Maka sebenarnya lebih baik pilkada ditunda sampai ada penurunan yang signifikan,” kata Budiono pada Harianmomentum.com, Minggu sore (13-9-2020).

Menurut dia, lebih baik lebih mengedepenkan kepentingan masyarakat umum. Ketimbang memaksanakan kehendak, pilkada digelar pada Desember 2020. Sebab ini menyangkut nyawa manusia.

“Maka saya sarankan penyelenggara pemilu di Lampung, termasuk pemerintah provinsi bisa mengusulkan penundaan pilkada pada pemerintah pusat. Dasarnya data meningkatnya orang yang terkonfirmasi positif covid,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, sejak awal KPU maupun Bawaslu pusat keberatan untuk melaksanakan Pilkada di 2020. “Mereka kan punya simulasi, dan lebih merasa aman melaksanakan Pilkada di 2021,” ujarnya.

Baca juga: Sejak Awal September, Penambahan Pasien Covid-19 Mencapai 209 Orang

Namun disayangkan, pemerintah pusat tetap memaksakan Pilkada di 2020. “Ini kengototan pemerintah psat yang lebih memenetingkan ekonomi,” ujarnya.

Mereka berdalih ekonomi akan meningkat jika pilkada dilangsungkan pada 2020.

“Alasan mereka pilkada ini dapat menggerakkan sektor ekonomi. Tapi di sisi lain nyawa masyarkaat tercancam,” ungkapnya.

Budiono khawatir, Pilkada 2020 akan memakan banyak korban. Terlebih saat ini kedisiplinan masyarkat dalam penerapan protokoler kesehatan secara ketat masih minim.

“Bagaimana demorkrasi bisa didapatkan dengna bik, di tengah keterancaman nyawa seperti saat ini. Menurut saya ini harus jadi pertimbangan, penundaan pilkada serentak di delapan kabupaten/kota se-Lampung,” terangnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi