Penyerahan SK hak pengelolaan lahan register itu, berlangsung di Desa Bayasjaya, Kecamatan Waykhilau, Jumat (25-9-2020).

Bupati mengatakan,  SK tersebut sebagai landasan atau dasar hukum bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mengelola lahan register milik negara yang ada di Kabupaten Pesawaran.

"Sebenarnya sejak tiga tahun lalu kami merencanakan untuk membagikan hak kelola lahan negara seluas 32 ribu hektare di dalam empat register yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah sekarang dapat terselesaikan melalui Program Perhutanan Sosial (PPS) yang berada di bawah kewenangan Menteri LHK RI Siti Nurbaya," kata bupati.

Menurut dia, realisasi PPS dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan program tersebut.

"Dalam merealisasikan PPS untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dilaksanakan secara bertahap, dengan Dewan Riset Daerah dan stakeholder lainnya," jelasnya. Sesuai aturan, lrgalitas hak pengelolaan lahan registrasi itu belaku selama 35 tahun.

Selanjutnya dapat di perpanjang jika mentaati program perhutanan sosial," sambungnya.
Kelompok Tani Hutan penerima SK hak kelola tersebut, antara lain: KTH Cirompang Jaya, Cirompang Lestari, dan KTH Indah Jaya. (**)

Laporan: Rifat Arif 
Editor: Munizar