MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berharap serikat buruh tidak melakukan aksi mogok kerja yang direncanakan berlangsung pada tanggal 6, 7 dan 8 Oktober mendatang.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung Lukmansyah, aksi tersebut bisa memicu lumpuhnya perekonomian.

"Prinsipnya kami menghargai (serikat buruh). Tapi kami berharap kalau bisa tidak melakukan mogok kerja. Karena akan berpengaruh pada perekonomian," kata Lukman usai Rapat Koordinasi terkait isu ketenagakerjaan, Senin (5-10-2020).

Terlebih lagi, menurut dia, perekonomian saat ini sedang masa sulit karena masih dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Perekonomian saat ini masih sulit, karena pandemi Covid-19. Ini juga kan dikhawatirkan kumpul-kumpul menyebabkan penularan penyakit," terangnya.

Karena itu, Pemprov juga mwngajak seluruh perusahaan di Lampung untuk bersama-sama mencari solusi terkait aksi tersebut.

"Kami juga mengajak perusahaan besar yang ada di Lampung. Mulai Bumi Waras, Great Giant Pineapple, Gunung Madu pokoknya perusahaan di Lampung. Mudah-mudahan bisa dicari solusi sewajarnya serikat yang ada di perusahaan ini," tuturnya.

Meski demikian, Pemprov tidak akan mengintimidasi serikat buruh agar tidak melaksanakan aksi mogok kerja tersebut.

"Kami juga tidak akan mengintimidasi mereka mau mogok atau unras. Kalau mau melakukan aksi mogok ya kita harapkan tidak lebih dari satu jam," sebutnya.

Dia menjelaskan aksi yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia merupakan bentuk penolakan buruh terhadap Omnibus Law atau Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

"Jadi intinya pemerintah menghormati pendapat serikat buruh. Tapi kami didaerah kan tidak punya kewenangan di situ. Keputusan itu ada di DPR RI. Apapun kemauan serikat sudah disalurkan melalui dewan," sebutnya. (**)

Laporan/Editor: Agung DW