MOMENTUM-- Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan.

Kebijakan yang mereka keluarkan menyulut amarah rakyat hingga di seluruh pelosok negeri.

Undang- Undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan dianggap tidak berpihak terhadap rakyat.

Memori kelam September 2019 membuat emosi rakyat kembali pecah. Saat itu, di tengah kontroversi revisi UU KPK, DPR justru menyetujui usulan pemerintah.

Alhasil, ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia pun menolak Revisi UU tersebut karena akan melemahkan KPK.

Aksi demonstrasi besar-besaran pun terjadi di mana-mana. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. UU KPK pun tetap disahkan.

Terbukti, setelah UU itu direvisi, taji KPK tak lagi tajam. Bahkan sudah tumpul. Sejumlah kewenangannya telah dibatasi.

Sekarang, DPR RI kembali membuat kebijakan yang nyeleneh. Disaat kencangnya arus penolakan, mereka justru diam- diam mengesahkan UU Cipta Kerja.

Buntutnya, ratusan ribu mahasiswa di sejumlah pelosok negeri turun ke jalan. Tak terkecuali di Lampung.

Bersama kaum buruh dan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) mereka menolak UU sapu jagat itu.

Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Lampung menggeruduk Gedung DPRD setempat.

Dalam orasinya mereka menuntut DPRD Lampung mengeluarkan pernyataan sikap berupa penolakan terhadap UU  tersebut.

Lucunya, saat mediasi antara massa dan perwakilan DPRD Lampung, ada salah satu anggota legislatif yang menyatakan jika mereka merupakan petugas partai politik.

Sehingga, apa yang mereka lakukan mengikuti instruksi dari partai politiknya masing-masing.

Saya pun bingung mendengar pernyataan itu. Bukannya mereka dipilih rakyat ya? Kenapa jadi memihak kepada partai politik?

Memang betul mereka bagian dari partai politik. Tapi yang memilihnya kan rakyat. Harusnya mereka menyuarakan aspirasi rakyatnya. Bukan partai politik.

Boleh-boleh saja mengikuti perintah partai. Tapi jangan lupa, DPR itu kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Partai.

Saya hanya mengingatkan, siapa tahu bapak-bapak di dewan lupa. Ingat saat kalian mencalonkan diri.

Jangan hanya saat pencalonan saja teriak-teriak siap menampung aspirasi rakyat. Siap berjuang untuk rakyat. Siap berkorban demi rakyat.

Tapi setelah jadi ? Aspirasi dari rakyat justru diacuhkan. Kalau seperti itu, buat apa kita pilih lagi.

Kebijakan mereka kali ini haruslah menjadi pengalaman untuk kita semua. Para anggota legislatif yang saat ini sedang menjabat jangan lagi dipilih.

Ini baru setahun menjabat. Entah kebijakan apa lagi yang akan mereka keluarkan selama empat tahun mendatang. Ya kita tunggu saja. (**)