MOMENTUM, Menggala--Bupati Tulangbawang Winarti, dinilai belum memenuhi janji politik saat pilkada tahun 2017 lalu. Terutama terkait, realisasi dana bantuan pembangunan Rp500 juta untuk setiap kampung.

Penilain tersebut disampikan  tokoh masyarakat Unit II Andi S. Lira. Menurut dia, janji politik bupati winarti saat pilkada tahun 2017 merupakan produk legal progres pembangunan yang harus dilaksanakan.

"Sebagai masyarakat, saya juga menilai Bupati Tulangbawang, dari tahun 2019  hingga 2020 belum mampu merealisasikan janji politiknya, yaitu memberikan anggaran pembangunan setengah miliar rupiah untuk setiap," kata Andi, Rabu (14-10-2020).

Dia melanjutkan, faktanya pada tahun 2018, setiap kampung hanya menerima bantuan dana pembangunan Rp200 juta. Sebelu,mnya pada tahun 2019 hanya Rp140 juta. Sedangkan tahun 2020 hanya Rp23 juta.

"Realisasi bantuan itu masih jauh dari apa yang dijanjikan bupati saat pilkada tahun 2017 lalu," terangnya.

Dia membandingkan, kondisi saat ini dengan masa kepemimpinan Bupati Hanan A Rozak dan Wakil Bupati Heri Wardoyo (HANDOTI). Menurut dia, pada masa duet kepemimpinan HANDOYO, setiap kampung mendapatkan bantuan dana Rp200 juta hingga Rp250 juta melalui program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK). Dana bantuan itu, di luar dana penghasilan tetap (siltap) aparatur kampung dan pembiayaan pembangunan lainnya. 

"Saat itu (masa kepemimpinan HANDOYO) program lainnya tetap berjalan menggunakan APBD kabupaten. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan Kabupaten tetap berjalan. Program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lainnya di semua bidang  juga tetap berjalan,"paparnya.

Menurut dia, semestinya janji Bupati Winarti untuk memberikan dana pembangunan kampung Rp500 juta itu bisa terealisasi, jika memang betul-betul ingin dilaksanakan.

"Harusnya janji bantuan dana setengah miliar rupiah itu mesti direalisasikan dengan pola pembangunan serentak dan merata di seluruh kampung dan kelurahan. Sistemanya pemerintah kampung dan masyarakat merencanakanm didampingi oleh pemerintah kabupaten," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan (DPMKK) Kabupaten Tulangbawang Yen Dahren menyebut bahawa janji Bupati Winarti sudah terealiasi. Namun, sejumlah kepala kampung di Kecamatan Denteteladas tetap bersikukuh, belum terealiasi.    

Baca juga: Alokasi Dana Kampung di Tulangbawang Capai Rp60-miliar

"Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 janji politik bupati untuk memberikan bantuan dana pembangunan setengah miliar rupiah setiap kampung, belum terwujud. Apa pun jawaban dan penjelasan dari DPMPK itu, belum menjawab atau memberikan jawaban soal janji setengah miliar itu," kata salah seroang kakam di Kecamatan Denteteladas. 

Hal senada disampaikan, kepala kampung lainya. Dia meminta Bupati dan Pemkab Tulangbawang jangan berdali yang tidak jelas, terkait realisasi janji tersebut. "Intinya janji setengah milyar itu belum terealisasi dan terlaksana. Apa pun jawaban dan kilahnya. Faktanya, janji itubelum terealisasi.  Kami para kepala kampung lebih tahu dan lebih paham dari yang lain," tegasnya.

Terpisah, salah satu kepala kampung di Kecamatan Banjarmargo, mengaku sering dicemooh masyarakat karena janji bupati itu belum terealisasi. 

"Saya kerap mendapat cemoohan, pak. Saya dicemooh karena banyak janji ibu Winarti yang belum ditepati. Pokoknya malu pak, malu pokoknya," ungkapnya. (**)

Laporan: Abdul Rohman

Editor: Munizar