MOMENTUM-- Pemimpin yang baik adalah sosok yang mampu menampung suara rakyatnya. Bersedia dikritik oleh siapapun.

Tapi sepertinya hal itu tidak berlaku di Tulangbawang. Kabupaten di Provinsi Lampung yang menjadi tempatku berdomisili. 

Disini, sulit sekali menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah (Pemda). Ketika media mengambil peran itu, pejabat utamanya pasti akan mencak- mencak. Seolah tindakan media itu salah. 

Padahal media hanya menjalankan fungsinya--sebagai kontrol sosial. Memberitakan fakta yang terjadi di lapangan. Didukung data dan keterangan sejumlah pihak.

Seperti yang terjadi baru- baru ini. Saat saya membuat berita tentang “Kepala Kampung Tagih Janji Winarti”. Pejabat setempat langsung kebakaran jenggot.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak cepat mengumpulkan Kepala Kampung (Kakam) untuk mengklarifikasi berita itu. 

Kakam diminta meralat pernyataannya. Kemudian hasil ralat itu dijadikan rilis, lalu dibagikan ke sejumlah media untuk menangkis berita sebelumnya.

Peristiwa itu sangat menarik. Sekaligus lucu. Bukannya mencari akal supaya anggaran bantuan kampung naik menjadi Rp500juta, tapi malah sibuk klarifikasi.

Memangnya ketika sudah klarifikasi, anggaran yang dijanjikan Winarti saat kampanye bisa naik sendiri? Tentu tidak toh.

Mumpung masih ada waktu, lekaslah berbenah. Tunaikan janji saat kampanye dulu. Bantuan kampung yang sebelumnya Rp250 juta akan dinaikkan menjadi Rp500 juta.

Kakam tidak butuh klarifikasi. Yang mereka butuhkan adalah realisasi janji. Oh iya. Saya jadi teringat perkataan bupati beberap waktu lalu di rumah dinasnya.

Saat itu dia berkata akan memutus kontrak kerjasama jika ada media yang berani mengkritik kepemimpinannya. Sehingga saya berharap, kontrak media kami tidak diputus juga. 

Tabikpun. (**)