MOMENTUM-- Seekor kerbau berkubang, sekandung kena luluknya. Artinya, karena kesalahan satu orang, semua ikut menanggung akibatnya.

Peribahasa yang kurang populer itu tampaknya selaras dengan kondisi pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung saat ini.

Hanya karena kesalahan input data oleh operator pada masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut menanggung akibatnya. 

Ya, hingga hari ini sebanyak 8.603 ASN (data tahun 2020) yang mengabdi di pemkot belum menerim gaji.

Hasil penelusuran di google, ternyata bukan hanya pemkot Bandarlampung yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Beberapa daerah di Indonesia juga mengalami hal serupa.

Penyebabnya, ada perubahan sistem pengelolaan gaji dari Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah (SIBKD) menjadi Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD).

Padahal, tahun lalu pemerintah pusat sudah mulai menguji-cobakan sistem baru tersebut. Bahkan, sudah menggelar pelatihan secara kontinu.

Sayang, kualitas sumber daya manusia (SDM) kurang memadai. Sehingga masih saja terjadi kesalahan dalam menginput data.

Apa hendak dikata. Nasi sudah menjadi bubur. Ribuan ASN sudah terlanjur dongkol karena terlambat menerima gaji. Pembayaran cicilan yang biasanya di awal bulan terpaksa tertunda. Termasuk belanja kebutuhan hidup sehari- hari.

Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Walikota Herman HN. Dipenghujung masa jabatannya, dia harus segera membenahi kualitas SDM di Pemkot. 

Karena kesuksesan dalam bidang pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi dengan peningkatan SDM.

Jangan sampai kejadian ini terulang kembali di era pemimpin selanjutnya. Kasian pak. Hampir seluruh ASN menggantungkan hidupnya pada gaji mereka. 

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah berkata: keberhasilan tugas dalam setiap operasi adalah milik prajurit atau anak buah, sedangkan kegagalan dalam tugas menjadi tanggung jawab pemimpin. Tabikpun. (**)