MOMENTUM, Gedongtataan--Pergantian ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten/kota di Provinsi Lampung menuai polemik di banyak wilayah.

Setelah Kota Bandarlampung, kini giliran kader PKB di Kabupaten Pesawaran yang akan menggalang aksi.

Mantan Ketua DPC PKB Pesawaran, Matrohupi mengatakan, aksi tersebut sebagai ungkapan kekecewaan mereka, karena penunjukan kepengurusan DPC Kabupaten Pesawaran dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Keputusan penunjukan tersebut tidak mendasar, dan mengabaikan prinsip musyawarah. Sampai saat ini kita berkomunikasi dengan sejumlah kabupaten yang bernasib sama dengan Pesawaran untuk mengambil langkah lebih lanjut," kata Matrohupi saat diwawancarai harianmomentum.com, Senin (15-3-2021).

Baca juga: Ada ‘Politik Uang’ di Muscab PKB Kota?

Matrohupi juga mengatakan, pihaknya bersama sejumlah kader partai besutan Muhaimin Iskandar itu berencana menggalang aksi, melalui petisi, agar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB kembali kepada AD/ART partai.

"Yang kita pahami, saat ini partai tidak berjalan pada jalurnya dan kita sedang dalam upaya untuk mengembalikan marwah partai sesuai keinginan para pendiri dan alim ulama," tambahnya.

Dia juga menuturkan, pergantian pengurus partai tingkat kabupaten merupakan program DPP PKB untuk melakukan restrukturisasi nasional menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Tak hanya Pesawaran, kejadian seperti ini juga terjadi di 13 kabupaten/kota di Lampung. Hanya dua kabupaten: Tulangbawang dan Metro yang ketuanya tidak diganti," ucapnya.(**)

Laporan: Rifat Arif

Editor: Agung Chandra Widi