Harianmomentum--Peningkatan disiplin dan kualitas kinerja pegawai di
lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menjadi sorotan
DPRD kabupaten setempat.
Hal tersebut
disampaikan pada rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Atas
Pengajuan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017, Selasa (12/9).
Fraksi PDI-P melalui
juru bicara Ripzon Efendi meminta Pemkab Pesibar tidak melakukan double job
(jabatan ganda) dalam penempatan tugas aparatur sipil negara (ASN).
“Buka hanya disiplin
yang harus diperhatikan, tapi juga jangan sampai ada double job. Masih banyak
ASN yang dapat mengisi kekosongan jabatan sesuai kepangkatan dan
golonga,” kata Ripzon.
Dia melanjutkan, dalam
teknis pengangkatan tenaga honorer, pemkab diminta lebih mengutamakan tenaga
kerja sukarela (TKS) yang sudah lama mengabdi pada satuan kerja perangkat
daerah (SKPD).”Selanjutnya pengangkatan penjabat peratin (kepala desa) harus
lebih mengacu pada aturan yang berlaku,” pintanya.
Fraksi Demokrat dalam
pandangan umumnya meminta perencanaan pembangunan disusun dengan mengedepankan
sistem pemertaan.
“Penempatan pegawai
juga harus dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing,” kata juru
bicara Fraksi Partai Demokrat Holan Sudirman.
Sedangkan Fraksi
Partai Grindra-PKS melalui juru bicara Gusti Kadek Artawan meminta pemkab lebih
konsisten dalam menentukan kebijakan belanja daerah yang mengedepankan
kepentigan publik
“Realisasi pendapatan
asli daerah (PAD) harus menjadi perhatian khusus seluruh satuan kerja. Pemkab
juga harus dapat mengusulkan bantuan anggaran untuk memaksimalkan kelanjutan proses
pembangunan gedung perkantoran,” kata Gusti.
Fraksi Pesisir Barat
Bersatu dalam pandangan umumnya menyampaikan dua point utama.
“SKPD terkait, harus
lebih berperan aktif dalam optimalisasi realisasi dana desa. Sehingga
tujuan program tersebut dapat tercapai meningkatkan kesejahteran masyarakat
desa,” kata juru bicara Fraksi Pesisir Barat Bersatu Saipul Hadi.
Rapat Paripurna itu
dipimpin Ketua DPRD Piddinuri didampingi dua wakil ketua M. Towil dan AE
Wardana Kusuma. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Pesibar Erlina dan
jajaran serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat. (asn)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com