"BPJS Kesehatan itu harus diaudit. Berkali-kali
persoalan pembiayaan yang harusnya di-cover oleh BPJS Kesehatan dibuat sulit.
Sehingga membuat pasien kehilangan nyawa. Selain itu, pihak Rumah Sakit yang
tidak menjalankan tugas dan kewajibannya pun harus diberikan sanksi tegas,”
ujar Anggiat Gabe Sinaga, di Jakarta, Rabu (13/9).
Menurut dia, masyarakat dan perangkat hukum tidak boleh diam.
permintaan agar dilakukan audit BPJS Kesehatan secara terbuka dan transparan
harus dilakukan segera.
"Kita semua perlu tahu, dikemanakan uang itu semua? Kok
selalu bermasalah di bawah dan sering dipersulit,” tutur dia.
Jika tidak berbanding lurus dengan pelayanan dan keselamatan
masyarakat, lanjut Anggiat, maka para jajaran direksi BPJS Kesehatan dan juga
para Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan itu harus dibekukan, atau dipecat.
"Dana di BPJS Kesehatan itu adalah dana negara, dana
pemerintah, dan dana publik. Kita berhak mengetahui dikemanakan itu semua. maka
audit yang terbuka harus dilakukan,” ujarnya.
Meskipun, kata dia, ada auditor yang menilai pengelolaan
keuangan BPJS Kesehatan selama ini, menurut Anggiat Gabe, hal itu tidak
dilakukan dengan transparan.
"BPJS Kesehatan jangan berlindung di balik audit-auditan
buatan mereka. Masyarakat perlu tahu dikemanakan uang mereka,” ujarnya.
Dia juga mengkritisi kinerja Direksi dan jajaran Dewas BPJS
Kesehatan yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Padahal, kata dia,
anggaran untuk menggaji mereka sangat besar.
"Gaji dan tunjangan para direksi dan anggota Dewas-nya
besar. Ratusan juta rupiah, tetapi kinerjanya jeblok. Ngapain saja mereka ada
kalau kinerja mereka begitu-begitu saja. Enak bener hidup mereka itu. Harus
dibongkar dan diaudit semuanya,” pungkas Anggiat Gabe.(sam/rmol)