Harianmomentum--Semakin maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertanda korupsi sudah subur di daerah.
"(OTT)
itu menunjukkan korupsi telah mengalami proses desentralisasi, dan
mengkuatirkan kita semua," ujar Anggota Komisi II DPR, Ace Hasan Sadzily
ketika ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/9).
Bagi politisi Golkar yang akrab disapa Ace ini,
kejadian OTT di daerah menyiratkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah pusat
terhadap pembangunan daerah kurang optimal.
Fungsi inspektorat yang seharusnya bekerja
mengawasi pemerintah daerah masih jauh dari harapan.
Ia
juga menyebut kejadian OTT ini sama saja pemerintah pusat tidak melaksanakan
aturan perundangan.
"Sebagaimana kita tahu fungsi dari
pemerintah pusat yang diamanatkan UU Otoda adalah melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah" jelasnya.
Ace mengatakan sebagai anggota komisi yang
membidangi pemerintahan dirinya mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
untuk kembalikan fungsi dari inspektorat yang kuat dalam pengawasan terhadap
pemerintah daerah.
Soal munculnya pernyataan Tjahjo Kumolo yang
mengaku didesak mundur dari jabatan Mendagri, Ace menyebut permintaan tersebut
terlalu berlebihan.
"Saya kira terlalu jauh ya, karena selama
ini Kemendagri juga punya keterbatasan dalam melakukan pengawasan"
tukasnya.(rmol)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com