MOMENTUM-- Pembaca budiman tentu belum lupa dengan Harun Masiku. Ya, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sangat fenomenal.

Kiprahnya dinilai sangat ’’penting’’, sehingga elit partai berlambang moncong putih itu ngotot mendudukkannya di gedung parlemen, Senayan.  

Upaya menghalalkan segala cara itu harus berujung ke ranah hukum. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjadi tumbal atas kasus itu. 

Dia kemudian divonis tujuh tahun penjara karena terbukti menerima suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, periode 2019-2024.

Sayang, Harun Masiku sebagai aktor utama dalam kasus itu hingga kini belum diketahui keberadaannya. Banyak pihak yang menduga, jika dia sengaja dihilangkan untuk melindungi sang sutradara.

Kecurigaan publik itu bukan tanpa dasar. Sejak ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada Januari 2020, keberadaannya masih misterius.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhasil menangkapnya. Alih- alih menuntaskan perkara tersebut, kini lembaga itu justru disibukkan dengan urusan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Salah satu tes untuk peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN), diduga sebagai skenario untuk menggerogoti kekuatan lembaga anti-korupsi itu dari dalam.

Miris. Tapi itulah faktanya. Kekuatan politik besar dibalik sejumlah peristiwa korupsi yang sedang terjadi di tanah air sedang berupaya keras menumpulkan taring KPK.

Kebijakan KPK sudah banyak disusupi kepentingan politik para penguasa. Berbeda jauh ketika awal berdiri. 

Di tengah kebingungan mencari Harun, ada baiknya KPK meminta bantuan Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Bukankah satuan ini memiliki daya lacak yang cukup mumpuni?

Puluhan, bahkan ratusan jaringan teroris di tanah air saja mampu mereka temukan. Kemudian ditangkap. Saya rasa tidak akan sulit jika hanya mencari seorang Harun Masiku.

Tabik Pun. (**)