Harianmomentum--Kritik
keras mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, bukan hanya isapan jempol belaka.
Sehari setelah dilantik menjadi Menko Kemaritiman secara tegas Rizal Ramli
meminta dibatalkannya kontrak pembelian pesawat Airbus A 350, karena dinila
akan merugikan dan membangkrutkan PT Garuda Indonesia.
Hal
itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Syafril Sjofyan kepada redaksi RMOL.co,
Jumat (24/7)
Kritik keras RR, begitu panggilan populer mantan menteri koordinator
perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) itu, terbukti menjadi
kenyataan. Pasalnya, laba bersih perusahaan maskapai penerbangan plat merah itu
terjun bebas.
"Pada
tahun 2016 laba Garuda terjun bebas hingga 89,45 persen atau tercatat
hanya sebesar 8,1 juta Dollar AS,"kata Syafrik
Melalui
Konferensi Pers di Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia di Tangerang, pada Rabu
(22/3) lalu, Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan, penurunan
laba bersih ini disebabkan persaingan bisnis aviasi yang ketat pada 2016. Salah
satunya, persaingan harga tiket antar maskapai.
Selama
2016 Garuda Indonesia Grup mendatangkan 17 unit pesawat baru, salah satu
tujuannya adalah untuk melayani penerbangan rute Internasional. Namun sayangnya
saat itu kepretan RR dianggap mengganggu kenyamanan pemegang kebijakan di
lingkungan BUMN termasuk PT. Garuda Indonesia.
"Padahal
semua kritik RR bukan sekadar kepretan tidak berdasar, setahu saya sejak
sebelum diangkat jadi Menko Kemaritiman beliau sudah bersuara keras, karena
sebagai ekonom dunia keahliannya sangat diperhitungkan, semua kritik RR jika
diikuti selalu dengan data, analisis dan solusi,"kata Syafril yang juga
aktivis 77-78 itu.
Syafril
menekankan yang menjadi pokok masalah adalah pemerintah Joko Widodo harus
semakin profesional berikut reward and punishment terhadap kebijakan di jajaran
bawahnya.
Dalam
hal ini menurut Syafril Menteri BUMN Rini Soewandi harus diminta pertanggung
jawabannya.
"karena
sejak awal sudah diberi early warning oleh koleganya. Menteri BUMN yang jelas
sudah membuat kerugian dalam kebijakannya harus diberhentikan oleh Presiden
sebagai punishment,"tegas Syafril.
Tak
hanya pemerintah, rakyat juga kata Syafril harus seger meminta pertanggung
jawaban DPR- RI khususnya yang bermitra dengan BUMN karena tidak mampu
mengawasi, dengan tidak lagi memilih mereka dalam pemilu 2019.
"Itulah
hukuman yang adil buat mereka, sehingga kedepan kita dapatkan wakil rakyat yang
berfungsi melakukan pengawasan dan menteri yang penuh tanggung jawab serta siap
mundur jika kebijakkannya merugikan negara,"demikian Syafril. (Red)
Editor: Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com