Harianmomentum--Komisi VI DPR RI
menganggap jawaban-jawaban dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tidak
memuaskan dalam setiap rapat kerja.
Sri Mulyani
sendiri menggantikan peran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg
BUMN), Rini Soemarno, yang sejak lama resmi dilarang DPR RI untuk mengikuti
rapat-rapat kerja di Senayan.
Anggota
Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mengakui Sri Mulyani menguasai masalah
keuangan. Tetapi dia tidak mampu menjawab masalah teknis di Kementerian BUMN.
"Bu Sri
Mulyani tidak bisa menjawab teknis. Makanya, dia minta Deputi yang menjawab.
Dia hanya mengerti persoalan hukum, undang-undang, teknis keuangani,"
ungkap Darmadi kepada Kantor Berita Politik RMOL.co, Jumat (24/3).
Politikus PDI
Perjuangan ini mengaku ada sesuatu yang hilang dengan ketidakhadiran Rini
Soemarno. Ada banyak pertanyaan DPR tentang kinerja Meneg BUMN yang harus
dijawab langsung oleh menterinya.
"Lebih
enak berhubungan dengan menteri untuk membahas, karena dia lebih menguasai
permasalahannya. Kadang-kadang rindu juga. Banyak permasalahan yang kita
sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, ternyata itu masih belum bisa diselesaikan
oleh Kementerian BUMN," jelasnya.
Untuk
memperbaiki kondisi tersebut, ada tiga jalan terbaik. Pertama, mencabut
larangan Rini ke DPR melalui paripurna.
Atau, yang
lebih keras, Presiden Joko Widodo mengganti Rini dengan sosok Menteri BUMN yang
baru.
Opsi
terakhir, Jokowi menunjuk wakil menteri BUMN untuk hadir di DPR."Tiga opsi
itu tidak masalah. Kalau mau ke paripurna tidak masalah, Kalau mau diganti, mau
reshuffle tidak masalah, kalau Wamen oke juga," pungkasnya.
Sebelumnya
terdengar berita bahwa rapat oordinasi dan konsultasi Komisi VI DPR RI dengan
Kementerian BUMN diwarnai banyak keluhan dari Anggota dan Pimpinan Komisi VI.
Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertugas mewakili Menteri BUMN dalam tiap rapat
kerja karena sanksi yang pernah dijatuhkan rapat paripurna DPR kepada Rini.
Komisi VI meragukan Menkeu sanggup menangani masalah keuangan negara sekaligus
mengambil alih peran Menteri BUMN di DPR.
"Apakah
betul semua ini ditindaklanjuti? Saya enggak tahu apakah Ibu kuat menghandel,
Ibu happy gak sih dengan posisi seperti itu. Ibu kan bukan super woman, orang
biasa. Hal ini juga harus jadi perhatian serius Bapak Presiden," kata
Darmadi saat rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Keuangan, pada Kamis (23/3)
dikutip dari website DPR RI.
Wakil Ketua
Komisi VI, Inas Nasrullah, juga berharap Presiden bisa memberikan solusi untuk
mengatasi masalah ini karena rapat kerja dengan Sri Mulyani kerap menghasilkan
jalan buntu.
Menteri BUMN
memang dilarang hadir dalam setiap rapat di DPR. Namun, Wakil Ketua Komisi VI,
Azam Azman Natawijana, mengaku, Komisi VI sebagai pengawas BUMN merasa kesulitan
melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian BUMN untuk membahas
berbagai program kerja. (rel)
Editor: Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com