Harianmomentum-- Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) belum mempunyai data valid, terkait tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) milik pemkab setempat pada tahun 2016.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lambar Akmal Abdul Nasir mengatakan, sudah menerima lampiran data kendaraan dinas (randis) dari badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) setempat. 

“Data randis dari BPKAD sudah saya terima, tapi data itu belum lengkap. Makanya saya belum berani memberikan keterangan data itu, pada teman-teman media," kata Akmal.

Selain itu, lanjut dia, lampiran data randis dari BPKAD itu, tidak ada tandatangan pertanggungjawaban dari para kepala organisasi perangkat daerah .

Akmal juga tidak menampik, ada tunggakan pajak randis Pemkab Lambar pada  tahun 2016. Namun, jumlah tunggakan itu diperkirakan tidak sebanyak data yang dirilis Badan Pendapatan Derah (Bapeda) Provinsi Lampung.

"Harus ada pengecekan kembali randis mana saja yang pajaknya menunggak. Bisa jadi randis yang bukan tanggung jawab pemkab, justru masuk dalam hitungan data tunggakan tersebut," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan rilis data Bapeda Provinsi Lampung, ada 774 unit randis Pemkab Lambar yang menunggak pembayaran  PKB pada tahun 2016. (lem)