Harianmomentum--Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Tanggamus mengajukan revsi atau peninjauan kembali terhadap penerapan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Pasar ke DPRD  setempat. Revisi perda tersebut bertujuan,  meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pengelolaan pasar.

Kepala Disdag Tanggamus Zulfadli mengatakan, revisi Perda Tentang Pengelolaan Pasar yang dibangun oleh pemkab mau pun pemerintah pusat telah diajukan ke DPRD saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

"Sudah kita ajukan revisi tersebut, kepada DPRD. Kalau untuk status lahan pasar memang masih milik pekon, akan tetap ada PAD untuk Pemkab Tanggamus," kata Zulfadli, Kamis (28/9).

Dia melanjutkan pengelolan pasar yang saat ini di bangun, masih kewenangan pemerintah pusat dan akan diambil alih oleh Pemkab Tanggamus setelah diserahterimakan. 

“Tujuan revitalisasi  ke-empat  pasar itu  untuk menghidupi perekonomian masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil ketua komisi II DPRD Tanggamus Kurnain mempertanyakan status hibah tanah pembangunan pasar Tanjungan, Kecamatan Pematangsawa, yang dibangun melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017. 

Menurut dia, status hibah tanah dari pekon tersebut harus jelas. Apakah nantinya statusnya milik pekon atau milik Pemda. Hal itu bertujuan agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat lebih meningkat, terlebih pembangunan tersebut menggunakan DAK dari pusat. 

"Kita tanyakan, jika pembangunan selesai, pemasukannya ke mana. Apakah ke pekon atau ke pemkab, karena kita menginginkan ini jadi aset pemkab," kata Kurnian. (zal)