MOMENTUM, Bandarlampung--Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Kota Bandarlampung, dinilai sebagai bentuk kegagalan pemkot. Penilaian tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Kota (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) setempat.

Ketua DPK Prima Kota Bandarlampung Andri Aripin mengatakan, pemkot gagal menangani masalah banjir karena baru melakukan revitalisasi sungai di saat musim penghujan.

"Seharusnya kan repitalisasi sungai itu dilakukan sebelum musim penghujan. Ini justru saat musim hujan. Jadi banjir itu disebabkan oleh bukit yang digunduli, dan pengerukan bukit yang menyebabkan hilangnya resapan air," kata Andri pada Harianmomentum.com, Sabtu (11-12-2021).

Dia menilai, proses perizinan pembangunan perumahan, pertokoan dan sebagainya di Kota Bandarlampung terlalu mudah, tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Menurut dia, dengan kondisi tersebut, jika terjadi banjir, tentu menyalahkan pemkot karena aliran sungai memang sempit. Pengembang tidak pernah  melihat dampak dari revitalisasi dan pelebaran sungai.

"Aliran sungai di Kota Bandarlampung ini kecil, sehingga percuma jika dikeruk dan pasti akan tetap meluap. Sedangkan kalau dilebarkan akan merugikan warga sekitar," ungkapnya.

Andri berharap,  ada evaluasi soal perizinan pembangunan, dan bisa segera ditemukan jalan keluarnya.

"Living Plaza itu salah satu perizinan yang mudah dikeluarkan. Padahal, lokasi tersebut kan sebenarnya zona hijau. Ya,  pemkot lebih taulah mana yang zona hijau, dan dimana lokasi resapan. Semoga pemkot bisa segera mengevaluasi hal ini, terutama soal perizinan," harapnya.

Dia juga berharap, ada penambahan dan peningkatan ekfektifitas kinerja personel BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk lebih tanggap dan cepat dalam penanganan bencana.

"Kita melihatnya (BPBD) seperti gagap menghadapi bencana, padahal kan banjir ini setiap tahun," katanya. (**)
Laporan: Glenn KS
Editor:  Munizar