MOMENTUM, Kalianda--Mempercepat penurunan stunting diperlukan kerjasama antarkementerian, lembaga dari pusat hingga desa.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam Forum Nasional Stunting yang diikuti pejabat di berbagai daerah secara virtual, Selasa (14-12-2021).

Di Lampung Selatan, kegiatan itu diikuti Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Erdiyansyah serta beberapa kepala dinas terkait.

Selanjutnya, Hasto mengatakan anak dengan stunting tidak akan mencapai pertumbuhan yang optimal. Tidak hanya fisik atau antropometri, tetapi kemampuan intelektualnya juga akan di bawah rata-rata.

“Stunting merupakan hasil dari buruknya status nutrisi anak sejak dalam kandungan, sejak awal kehidupan, sejak bertemunya sperma dan telur awal konsepsi,” tuturnya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, kata dia, memberikan amanah kepada BKKBN untuk menjadi ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting tingkat pusat. Karena itu, perlu bekerjasama antarkementerian dan lembaga dari pusat hingga ke desa.

“Kami sangat memahami dinamika lingkungan yang sangat strategis yang membutuhkan penajaman program dan juga kegiatan agar lebih berhasil guna tentu mempertimbangkan waktu yang terasa sangat pendek untuk menuju tahun 2024 dengan target 14%” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma’ruf Amin mengatakan saat ini satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini tidak hanya persoalan bangsa di masa sekarang saja melainkan menyangkut persoalan di masa depan karena mereka adalah generasi penerus.

“Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045 kalau modal dasarnya anak-anak bangsa mengalami stunting tergantung perkembangan kognitif dan kesehatannya” ungkap Ma’ruf.

Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen kuat. Tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga pemerintah daerah bupati dan walikota. Komitmen 514 kabupaten kota untuk menurunkan stunting, harus dibuktikan.

“Kembali saya menekankan bahwa pemerintah harus sangat serius dalam penurunan stunting serta berkomitmen dalam pelaksanaannya” tambahnya.

Menurut Wapres, target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024. Pada tahun 2030 sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) kita harap prevelesi stunting sudah 0 di negara kita ini,” jelasnya.

Dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi intervensi pendanaan serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting.

“Saya minta kepada para gubernur bupati dan walikota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya didukung dengan sumber daya yang mencukupi dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga” tambahnya. (*)

Laporan: Endri

Editor: M Furqon.