Harianmomentum.com--Massa yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan DPRD Tanggamus, Rabu (5/10). Mereka mendesak pembatalan hasil perekrutan tenaga kerja sukarel (TKS) tahun  2017 di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Koordinator aksi Rosa Septiawan dalam orasinya mengatakan proses perekrutan TKS tersebut diduga sarat nuansa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). “Banyak kejanggalan dalam proses rekrutmen TKS tahun 2017 yang dilakukan tidak transparan. Kami mencium aroma KKN. Hasil rekrutmen TKS ini harus dibatalkan,” kata  Rosa.

Setelah berorasi di depan kantor bupati, massa bergerak ke depan kantor DPRD setempat. Di depan kantor massa kembali menggelar orasi meminta  DPRD Tanggamus bersikap tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“DPRD harus bersikap tegas menyelesaikan kasus ini. Begitu juga dengan aparat penegak hukum. Polisi dan kejaksaan harus segera bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan mengusut kasus ini hingga tuntas,” tegas Rosa.

Aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu mendapat pengawalan ketat dari aparat  kepolisian. Setelah mendapat tanggapan dari Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Tanggamus Hartansyah yang mengatakan segera menyampaikan tuntutan tersebut kepada Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, aksi itu pun berakhir dengan tertib.

Hartansyah mengakui, anggaran insentif TKS memang menjadi polemik selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD-Perubahan Tahun 2017.Badan Anggaran (Banggar) DPRD  Tanggamus tidak menyetujui jumlah anggaran yang diajukan pemkab untuk pembayaran insentif TKS.

Penambahan TKS sebanyak 614 orang pada  tahun 2017,dinilai sangat  membebani anggaran. Banggar meminta  pembayaran insentif TKS mengacu pada jumlah 4. 830 orang. Hingga September 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanggamus harus membayar intensif untuk 5.438  TKS. 

Berdasarkan data BPKAD Tanggamus memang  terjadi pembengkakan jumlah TKS, dari 2.353 orang pada Januari 2017 menjadi 5.438  orang pada September 2017. 

Meski begitu, DPRD  tetap bisa menerima pengajuan pembayaran insentif TKS sampai Desember dengan total anggaran Rp 64 miliar yang telah disetujui dalam APBD tahun 2017.

Terpisah, Kepala Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Tanggamus Nur Indrati, enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan (Wakil bBpati Tanggamus Samsul Hadi). 

"Sebelumnya kami berterima kasih atas koreksi ini, tentunya akan menjadi bahan evaluasi kami, lalu mengenai tuntutan pembatalan hasil perekrutan TKS tahun 2017  akan kami sampaikan kepada pimpinan," kata Nur. (zal)