MOMENTUM, Jakarta--Anggota Komite IV DPD RI Abdul Hakim meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan cakupan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani di semua provinsi.

Hal itu diungkapkannya di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Asosiasi Perbankan Daerah (ASBANDA), dan Asosiasi Kredit Indonesia (ASKRINDO) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (18-1-2022).

"Pemerintah dalam penyaluran KUR masih terkonsentrasi di pulau Jawa, perlu ditingkatkan dan diperluas penyaluran cakupannya ke luar pulau Jawa," ungkap Abdul Hakim.

Data Kemenkeu sampai 31 Desember 2021 mencatat penyaluran KUR di pulau Jawa sebesar Rp160,66 triliun mencakup 4.524.040 debitur, wilayah Sumatera sebesar Rp61,21 triliun mencakup 1.386.712 debitur, wilayah Kalimantan Rp16,01 triliun mencakup 362.815 debitur, wilayah Sulawesi sebesar Rp26,44 triliun mencakup 720.789 debitur, Bali dan Nusa Tenggara Rp15,52 triliun mencakup 392.933 debitur, dan wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp5,06 triliun mencakup 126.672 debitur.

"Dari data tersebut, penyaluran KUR di wilayah luar pulau Jawa masih relatif kecil. Perlu penjelasan lebih dalam kendala apa saja yang dihadapi," tutur Senator asal Lampung ini.

Selain itu, Abdul Hakim juga menyoroti tentang Kredit di sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ia meminta pemerintah untuk terus memberikan dukungan agar perlu ditingkatkan penyaluran kredit perumahan yang sangat dibutuhkan MBR.

"Tidak mungkin membangun peradaban bangsa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa memiliki rumah sendiri yang layak huni," tutup Hakim.(**)