MOMENTUM, Balikbukit -- Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahun ini merupakan momentum kebangkitan penyelengaraan pembangunan. Setelah pelambatan akibat pandemi Covid-19.

Demikian Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutan yang disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan dalam Musrenbang Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Kamis (24-3-2022).

Musrenbang berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR) Aji Saka, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon/Desa Watas, Kecamatan Balikbukit.

Dikatakan, musrenbang merupakan rangkaian serta tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang berjenjang. Mulai dari desa/kampung/pekon hingga provinsi dan nasional.

Hal itu juga sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

"Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi atas capaian bupati dan jajarannya dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah Lampung Barat.

Dengan keberhasilan diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional sebanyak 11 kali berturut-turut oleh Kementerian Keuangan RI. Serta penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi atas penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 oleh Ombudsman RI yang baru diserahkan bulan Februari tahun ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, Lampung Barat merupakan salah satu dari lima kabupaten dengan periode RPJMD yang berakhir di tahun 2022. Menyikapi hal tersebut pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri menginstruksikan untuk Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dalam masa transisi Pemilihan kepala daerah di Tahun 2024.
 
"Oleh karena itu saya mengingatkan bahwa Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 harus disinergikan dan dilaksanakan sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dimaksud," katanya.

Selain itu, dia juga mengingatkan dan memantapkan kembali komitmen dan semangat persatuan dan kebersamaan kita dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dalam perwujudannya diperlukan kontribusi, peran serta dari semua jenjang pemerintahan mulai dari desa/kampung/pekon, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Dengan demikian koordinasi, sinergi, partisipasi serta kontribusi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan kita bersama.

Sementara Bupati Lambar Parosil Mabsus mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun kelima bakti tugasnya bersa Wakil Bupati Lambar dalam mengemban amanah masyarakat Lambar.

"Dan merupakan kali keempat kami hadir di musrenbang tingkat kabupaten guna merumuskan, mengsinergikan, dan mensinkronkan program dan kegiatan untuk rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) lampung barat tahun 2023 – 2026," katanya.

Karenanya, pertemuan ini merupakan momentum penting, yang harus semakin ditingkatkan kualitasnya. Menjadi kewajiban bersama agar terbentuk sumberdaya manusia yang memiliki integritas, produktif, berdaya saing, dan adaktif terhadap tuntutan global.

Mencetak generasi melenial yang mampu menjadi agen perubahan yang responsif bagi kemajuan di daerah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kualitas sumberdaya manusia ditunjukan dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lampung barat tahun 2021 sebesar 67,90 poin atau naik sebesar 0,10 poin dari tahun sebelumnya, dan menempati peringkat ke-8 dari 15 kabupaten/kota di provinsi lampung.

Meskipun meningkat, angka ipm lampung barat masuk dalam katagori sedang. Indikator perekonomian merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola sumberdaya unggulan wilayahnya secara berkualitas dan potret dari kesejahteraan masyarakat atas imbal balik dari sumberdaya yang dikelolanya.

Pertumbuhan ekonomi Lambar tahun 2021 tumbuh sebesar 2,58 persen di mana pertumbuhan ekonomi Lambar masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yaitu sebesar 2,79 persen. Pendapatan perkapita pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 24,71 juta rupiah dimana tahun 2020 sebesar 23,41 juta rupiah.

Peningkatan pendapatan perkapita seiring juga dengan meningkatnya pengeluaran perkapita yaitu pada tahun 2021 menjadi sebesar 9,96 juta rupiah meningkat dari tahun 2020 sebesar 9,92 juta rupiah lebih.

Saat ini kita tengah menghadapi tantangan ekonomi dunia yang dikenal sebagai revolusi industri 4 yang mengedepankan pertumbuhan hijau (green growth) yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga alam dan berkeadilan sosial.

Inilah yang harus kita persiapkan apalagi Lambar telah berkomitmen sebagai kabupaten konservasi yang memiliki sumberdaya berupa kawasan hutan seluas ± 50% dan kawasan budidaya kopi robusta seluas ± 25% dari total luas wilayah administrasi Lambar.

"Tentunya kami berharap kedua potensi sumberdaya alam ini dapat menjadi daya ungkit bagi perekonomian Lambar ke depan," katanya.

Lambar walaupun kaya potensi sumberdaya alam, tapi wilayahnya rawan akan resiko bencana, baik bencana gempa bumi dan longsor, maupun bencana sebagai akibat perubahan iklim.

"Kondisi itulah yang kadang menjadikan Lambar dianggap daerah yang tidak kondusif untuk pembangunan ekonomi dan investasi," katanya.

Dengan telah dicanangkannya Lambar
sebagai kabupaten tangguh bencana, lanjut Parosil, tentunya mulai sekarang harus membangun sistem mitigasi bencana yang mampu menjamin kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, memperkuat kesejahteraan sosial, dan menjaga kelestarian
lingkungan hidup.

Turut hadir, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Mahpud Sujai, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) Ernan Rustiadi, Wakil Bupati Mas Hasnurin, dan jajaran Forkopimda.

Turut hadir secara virtual Bupati Lambar dua periode yang kini duduk sebagai anggota DPR-RI Mukhlis Basri, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, dan sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Lampung, seperti Institut Teknologi Sumatera, Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung Universitas Islam Negeri Lampung (UIN). (*)