Harianmomentum--Kisruh masalah pembayaran dana proyek di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), menuai reakasi DPRD setempat.Reaksi DPRD dilakukan dengan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut.

“Kita sudah membentuk pansus, dan secepatnya memanggil dinas terkait untuk mengetahui duduk permasalah yang sebenarya,” kata Wakil Ketua DPRD Lampura Nurdin Habim usai rapat pembentukan pansus, Selasa (17/10).

Menurut dia, rapat pembentukan pansus tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Lampura Rahmat  Hartono dan diikuti seluruh ketua komisi. 

“Untuk pemanggilan dinas-dinas terkait belum bisa kita lakukan hari ini, karena  informasinya mereka sedang berada di Bandarlampung,” terangnya.

Hal senda dikatakan Ketua DPRD Lampura Rahmat Hartono. Dia berharap, jajaran pemkab dapat hadir dalam pertemuan dengan pansus DPRD yang secepatanya dijadwalkan.

“Selaku wakil rakyat, kami tetap memperjuangkan aspirasi para kontraktor, tapi semuanya sesuai dengan mekanisme. Kita tadi sudah menggelar rapat unsur pimpinan pembentukan tim pansus. Kemudian tim pansus yang akan memanggil pihak ekskutif," kata Rahmat. 

Terpisah, Mirza perwakilan para rekanan mendesak Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara dapat hadir pada pertemuan dengan pansus nanti.

"Kita minta bupati tidak berwakil, karena bupati yang mempunyai hak mutlak untuk menjelaskan persoalan yang tengah terjadi di Kabupaten Lampung Utara," kata Mirza .

Dia mengacam, jika persoalan tersebut tidak segera selesai, para rekanan akan menempuh jalur hukum. "Kalau masalah ini tidak bisa ditindak lanjuti oleh DPRD kami akan menempuh jalur hukum," tegasnya. (ysn)