MOMENTUM, Kotabumi--Lampung Utara (Lampura) merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung. Lampura sudah menjadi kabupaten jauh sebelum Provinsi Lampung terbentuk (masih tergabung dalam Provinsi Sumatera bagian Selatan).

Seiring berjalanya waktu, Kabupaten Lampura dimekarkan menjadi beberapa daerah otonomi baru: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Tulangbawang. Bahkan, selanjutnya Kabupaten Tulangbawang pun turut dimekarkan menjadi: Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Lampung Barat juga dimekerkan menjadi Kabupaten Pesisir Barat.

Ironisnya, sebagai induk dari kabupaten-kabupaten hasil pemekaran tersebut, kemajuan hasil pembangunan di Kabupaten Lampura terbilang lambat. Itu pun kalau tidak mau dikatakan jalan di tempat.

Kondisi tersebut mengundang keprihatinan sejumlah tokoh Kabupaten Lampura. Salah satunya tohoh adat setempat, Akuan Abung gelar Nadikiyang Pun Minak Yang Abung. 

"Idealnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkaca dengan kabupaten lain yang notabene terlahir dari hasil pemekaran wilayah kabupaten kita," kata Akuan Abung saat berbicang di Sekretariat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) setempat, Senin malam (6-6-2022).

Menurut dia, pemangku kebijakan di Lampura  terkesan tidak melakukan perencanaan pembangunan dengan konsep yang dirancang  profesional. Merangkum berbagai aspiratif masyarakat berbagai tingkatan.

"Pendapat dari masyarakat tentunya tidak diharuskan muncul dalam kegiatan seremonial pemerintahan. Toh, bisa dilihat dari pemikirannya yang terpublikasi dari berbagai informasi publik yang menyebar luas," terangnya.

Selain itu, seblum merancang master plain pembangunan, ada baiknya  menggelar diskusi ringan dengan berbagai elemen. 

"Intinya, rancangan tata ruang dan wilayah di Lampung Utara pada masa mendatang harus bermatra pada kebudayaan dan mengedepankan nilai-nilai humanis serta moralitas," tegasnya. (**)

Editor: Munizar