MOMENTUM, Panaragan -- Mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Tulangbawang Barat, Ponco Nugroho terus bergulir.

Kali ini giliran Wakil Ketua (Waka) I DPRD Tubaba Busroni mengungkapkan alasan para wakil rakyat Tubaba menolak kepemimpinan Ponco dilanjutkan.

Dia menyebut soal hasil evaluasi Pemprov Lampung terhahdap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tubaba. Menurut Busroni, penandatanganan hasil evaluasi itu ditandatangani Ponco sendiri tanpa melibatkan unsur pimpinan dewan lainnya.

Baca Juga: Kepemipinan Ponco Didugat, 19 Anggota DPRD Tubaba Lakukan Mosi Tidak Percaya

"Penandatanganan hasil evaluasi APBD Tubaba tahun 2021 unsur pimpinan tidak pernah dilibatkan, ditandatangani (Ponco) sendiri. Kok bisa cair,  SKPD kok bisa nyairin duit padahal saya belum tanda tangan," ujar Busroni kepada ke sejumlah wartawan, Selasa (7-6-2022).

Selain itu, dia menambahkan, Ponco Nugroho selaku Ketua DPRD tidak melibatkan atau melakukan pelimpahan tugas kepada unsur pimpinan lain.

"Kalau sehari ada undangan lima kegiatan, dia tidak menurunkan ke kami-kami. Sedangkan ada rapat-rapat penting dia juga gak pernah hadir, mengutamakan menghadiri acara lain. Dua tahun kita sudah cukup bersabar," tukasnya.

Karena itu, lima fraksi di DPRD Tubaba menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ponco. Antara lain dengan mengirimkan surat kepada partai asal Ponco, PDI Perjungan.

Lima fraksi yang meminta Ponco diganti adalah Demokrat, Hanura-Perindo, Gerindra, Nasdem, dan Amanat Kebangsaan.

Masing-masing akan menyurati Fraksi PDI Perjuangan, dan Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait kinerja Ketua DPRD selama ini.

"Kami serius dalam mosi ini. Selama PDI Perjuangan tidak menanggapi, dan Ponco masih memimpin dewan, kami para anggota akan walk out dari ruangan walaupun kami ada di DPRD," tegas Busroni yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Tubaba.

Dia menambahkan, setelah Ponco tidak lagi memimpin DPRD Tubaba, fraksi-fraksi di DPRD komitmen akan terus melanjutkan perjuangan untuk kemajuan Tubaba kedepan.

Hal itu juga diperkuat Ketua Komisi II DPRD Tubaba Sudirwan, menurutnya, di luar fraksi PDI Perjuangan tidak lagi mengakui Ponco Nugroho sebagai ketua dewan.

"Kami menilai dia tidak bisa mengayomi anggota. Banyak jadwal kegiatan terbengkalai karena harus menyesuaikan dengan kegiatan dia," kata dia.

Ketua DPC Partai Hanura Tubaba ini juga mengakui berdasarkan kesepakatan dalam rapat lintas fraksi dan komisi, seluruh fraksi tidak membolehkan Ponco memimpin rapat-rapat di dewan termasuk rapat paripurna.

"Kalau dia yang memimpin rapat, kami tidak akan menghadiri rapat. Mosi Tidak Percaya ini puncak dari segala persoalan yang terjadi di DPRD," katanya. (*)