MOMENTUM, Bandung--Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus tertarik dengan konsep pengendalian data dan informasi terpadu yang dilaksanakan Bandung Command Center.

Ketertarikan tersebut disampaikan bupati saat mengunjungi kantor BBC di Kota Bandung, Jawa Barat, bersama sejumlah awak media, Senin (25-6-20227).  

Selain BBC, bupati juga mengunjungi kantor media tertua di Kota Bandung, Harian Pikiran Rakyat.

"Sangat menarik konsep pengendalian data dan informasi yang diterapkan di BBC ini. Hanya saja, melihat keterbatasan anggaran di Lampung Barat juga akses internet yang belum menyeluruh, tentunya tidak semua bisa kita terapkan di Lampung Barat," kata bupati.

Karena itu, lanjut dia, yang paling mudah dicontoh dan diterapkan di Lampung Barat adalah, melibatkan media untuk membahas berbagai keluhan masyarakat dan kendala pembangunan yang disampaikan melalui organisasi perangkat daerah. 

"Membahas setiap keluhan dan yang masih tren dengan OPD yang berkaitan, tentunya dengan mengundang kawan-kawan media. Ini bisa contoh dan terapkan di Lampung Barat," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana memparkan terkait tugas dan fungsi BBC. Menurut dia, BCC dibangun pada tahun 2015 pada masa Walikota Bandung Ridwan Kamil. Anggaran pembangunanya sekitar Rp30 miliar.

"BBC ini bagian dari upaya menjadikan Bandung sebagai kota cerdas (smart city) berbasis teknologi informasi. BBC ini juga menjadi rujukan teman-teman media, untuk mengakses informasi terkait  agenda kegiatan Walikota dan Sekda," kata Yayan. 

Pengumpulan data yang dilakukan BBC melalui metodi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur untuk melihat tren dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung.

"Hasil pengumpulan data itu yang kami publis. Artinya keberadaan BBC ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi mencakup semua bidang yang dibutuhkan masyarakat, seperti: informasi harga sembako, pelayanan pendidikan, rumah sakit dan lainnya, dan itu kita selalu pantau setiap saat," jelasnya.

Terkait kendala, lanjut dia, antara lain: organisasi perangkat daerah keterlambatan data atau isu permasalahan yang dihadapi organisasi perangkat daerah. "Masih ada beberapa perangkat daerah yang kurang open memberikan data permasalahan atau kendala yang dihadapi," ungkapnya. (**)