MOMENTUM, Sukadana--Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menjadi salah satu kabupaten prioritas atau lokus (lokasi fokus) penanganan stunting pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Bupati Lamtim M Dawam Rahardjo pada Rembug Stunting di aula pemkab setempat di Sukadana, Senin (29-8-2022).

"Perlu komitmen bersama dari sejumlah pihak dalam menanggulangi permasalahan stunting sehingga program yang telah dirancang dapat direalisasikan dengan baik," ujar Dawam.

Dawam melanjutkan, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal.

"Pola pengasuhan yang kurang baik, serta rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dapat menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang dibawah rata-rata, sehingga berdampak pada prestasi sekolah yang buruk," lanjutnya.

Dawam juga mengatakan prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Timur, mengalami penurunan yang signifikan dari 26,4 persen pada tahun 2019, turun menjadi 15,3 persen pada tahun 2021.

"Kita bersyukur, capaian ini terbaik kedua di tingkat provinsi. Diharapkan, semoga pada pendataan yang sedang dilakukan Kementerian Kesehatan saat ini, prevalensi stunting akan kembali menurun," katanya.

Sementara itu, Plt Kadis Kesehatan Lamtim Satya Purna Nugraha menjelaskan penyebab masalah gizi stunting sangat multi faktor, selain karena masalah sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, ada juga perilaku dan lingkungan termasuk pelayanan kesehatan.

"Pada tahun 2022, masih terdapat 25 desa lokus yang harus dilakukan intervensi bersama sebagai upaya penurunan stunting," ujar Satya.

Dia melanjutkan, rencana aksi daerah terdiri dari delapan aksi konvergensi, salah satunya adalah Rembuk Stunting yang merupakan langkah atau aksi ketiga dari konvergensi tersebut.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat tercapai komitmen bersama seluruh oganisasi perangkat daerah dan stakehokder terkait dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Timur," harapnya.

Dalam kegiatan rembuk stunting tersebut juga berlangsung penandatanganan komitmen bersama upaya penurunan stunting oleh forkompimda, OPD terkait, BUMN/Swasta, organisasi profesi, organisasi masyarakat, camat, kepala puskesmas, dan kepala desa lokus stunting. (*)