MOMENTUM, Bandarlampung--Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gedor (Gerakan Driver Online Roda Dua dan Empat) Lampung menyampaikan empat tuntutan.

Tuntutan itu disampaikan perwakilan massa aksi saat audiensi bersama Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Kamis (8-9-2022).

Ketua Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspool) Lampung Miftahul Huda menyampaikan, tuntutan utama massa aksi adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Iip—sapaan Miftahul Huda menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat menyusahkan masyarakat. Apalagi BBM menjadi sumber utama ojol dalam mencari nafkah.

"Itu yang pertama. Karena bagaimanapun BBM ini sumber utama ojol. Apalagi kenaikan BBM yang secara tiba-tiba," kata Iip.

Kedua, dia meminta, pemerintah memberiman subsidi transportasi dalam membeli BBM bagi ojol.

"Kalau transportasi itu bisa beli BBM dengan harga yang beda. Jadi kita minta diberikan subsidi pembelian BBM bagi transportasi online," jelasnya.

Menurut dia, pemberian subsidi transportasi itu memungkinkan untuk dilakukan. "Karena Pertamina juga sudah punya aplikasi mypertamina," ujarnya.

Ketiga, dia meminta agar pemerintah agar membuatkan aturan daerah yang mengatur soal transportasi online. Terutama terkait dengan kuota dan tarif.

"Sehingga bisa masing-masing daerah bisa menentukan kuota dan tarifnya. Ini harapan kami agar bisa diakomodir," jelasnya.

Selain itu, dia menilai, keberadaan aturan daerah soal transportasi online bisa mendukung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Terakhir, dia menuntut, agar pemerintah menetapkan batas potongan di aplikasi ojol, maksimal 10 persen. "Karena kalau sekarang potongan itu tidak ada batasannya," ujarnya.

Dia berharap, agar seluruh tuntutan tersebut bisa diakomodir oleh DPRD Provinsi Lampung.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat akan disampaikan kepasa satker terkait.

Menurut Mingrum, aspirasi dari ojol akan menjadi masukan bagi seluruh stakeholder terkait. "Ini menjadi perhatian serius buat kami, jadi bukan hanya basa-basi," ujarnya.

Meski demikian, dia menyebutkan, untuk kenaikan harga BBM bersubsidi bukan kewenangan DPRD Lampung. Melainkan pemerintah pusat.

Namun, dia memastikan, akan mencarikan solusi bagi ojek online yang terdampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Karena memang saat ini BBM sudah naik. Tapi kondisinya ke depan ini teman-teman mau seperti apa, kan itu yang dicarikan solusi," jelasnya. (**)