MOMENTUM, Liwa -- Anggota DPRD Lampung Barat (Lambar) Ismun Zani mengungkap soal dugaan ada pemotongan dana satunan anak yatim yang digelontorkan Pemkab Lambar pada 2022.

Hal itu diungkapkan Ismun dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Sidang Paripurna DPRD Lambar yang dihadiri Bupati Parosil Mabsus.

Sidang yang berlangsung di ruang Sidang Maghgasana, Kamis (29-9-2022), dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Lambar terhadap Ranperda Perubahan ABPD tahun 2022.

Ismun menyebutkan, dalam penyaluran program tersebut, jumlah nominal uang yang diberikan berkurang dari apa yang telah dianggarkan pemkab.

Pemkab Lambar melalui APBD menganggarkan Rp200 ribu untuk satu anak yatim. Tetapi, di lapangan ditemukan dana tersebut berkurang setengah atau hanya Rp100 ribu per anak yatim.

"Izin ini Pak Bupati, ini kami sampaikan dalam rapat pandangan fraksi karena kami menerima pengaduan terkait keluhan program santunan anak yatim sekurang-kurangnya dari dua kecamatan. Mungkin hilaf, ini yang di APBD dianggarkan Rp200 ribu. Tapi ada satu dua mungkin hilaf memasukan (uang) dalam amplopnya hanya Rp100 ribu," katanya.

Dikatakan Ismun, memang tidak mudah mendesain perencanaan kebijakan yang pembagiannya diarahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pihaknya memberikan catatan kepada Pemkab Lambar agar pelaksanaan program dalam APBD perubahan tahun 2022, baik pembangunan fisik dan nonfisik dan peningkatan pelayanan masyarakat, dapat dilaksanakan secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran.

Dimana pihaknya juga telah mempelajari dengan seksama rancangan ABPD yang disajikan oleh pemerintah. Fraksi Golkar prihatin akan minimnya anggaran yang dapat dikelola pemerintah dalam APBD perubahan tahun 2022.

Namun akan keprihatinan tersebut, Fraksi Golkar meminta program yang dialokasikan untuk dampak inflansi imbas kenaikan harga BBM agar segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, teliti, efesien, tepat guna dan tepat sasaran. Hal itu dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat.

"Fraksi Partai Golkar telah mengingatkan pemerintah daerah, khususnya OPD (organisasi perangkat daerah) pelaksana program penanganan dampak inflansi agar tidak main-main. Apalagi sampai mencari kesempatan dalam kesempitan yang dialami masyarakat saat ini," katanya.

Ismun memastikan, Fraksi Golkar akan melakukan pengawasan teknis dan politis terkait pelaksanaan program dimaksud. Untuk memastikan bahwa hak-hak diterima sepenuhnya sesuai program yang dianggarkan pemerintah daerah. (**)