MOMENTUM, Bandarlampung--Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tampaknya harus gigit jari.

Sebab, tunjangan kinerja (tukin) yang merupakan penghasilan tambahan bagi ASN itu, dipastikan untuk 2022 hanya terbayar selama tujuh bulan.

Rinciannya: Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni serta Juli.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung, Muhamad Nur Ram’dhan membenarkan hal tersebut.

Dia memastikan, realisasi tukin ASN lingkungan pemkot setempat, untuk 2022 hanya dibayarkan selama tujuh bulan.

"Gak (tidak, red) 12 bulan," ujar Ram’dhan, Senin (12-12-2022).

Menurut dia, saat ini BPKAD sedang memproses pembayaran tukin ASN untuk Juli tahun 2022.

"Kalau yang sekarang masih dalam proses. Ini yang terakhir, kalau gak Juni, bulan Juli," sebutnya.

Dia menerangkan, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran tukin sebesar Rp12 miliar per bulan.

"Tukin itu sebulannya Rp12 miliar, kalau 12 bulan berarti Rp154 miliar," terangnya.

Meski demikian, dia tak menyebutkan penyebab tukin tersebut hanya direalisasikan tujuh bulan.

Sedangkan, untuk 2023 mendatang, tukin ASN diklaim bakal dibayarkan penuh oleh pemkot selama 12 bulan.

"Insya Allah kalau 2023 kan memang kita nganggarinnya 12 bulan. Kalau memang kondisi kita semakin membaik ya, sesuai dengan harapan," jelasnya.

Menanggapi hal itu, salah satu ASN di lingkungan Pemkot Bandarlampung mengaku kecewa.

Menurut dia, seharusnya pemkot membayarkan tukin tersebut secara penuh, yakni untuk 12 bulan.

"Ya kecewa, karena sudah bekerja tetapi tukin tidak dipenuhi," kata ASN yang enggan disebutkan namanya itu.

Meski demikian, dia mengaku pasrah dan tak dapat berbuat banyak, terkait kebijakan tersebut.

"Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menerima dan pasrah, kalau begini hanya bisa gigit jari," keluhnya.

Namun, dia berharap hal serupa tidak terulang kembali pada tahun mendatang. Sehingga, tukin dapat dibayarkan secara penuh 

"Tahun depan, semoga dipikirkan. Pemangku kebijakan dapat mengelola keuangan secara bijak," harapnya. (**)