MOMENTUM, Jakarta--Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai masih kurang persiapan sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

Karena itu, pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Kota Medan akan menggali kesiapan Sumut sebagai  tuan rumah PON bersama Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Atal S Depari saat membuka Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) 'Strategi Sumut Dan Aceh Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kebangkitan Ekonomi Daerah' di Aston Kartika Hotel, Jumat (16-12-2022).

"Terus terang saja, Sumut tidak ada persiapan untuk menggelar PON , padahal waktu tinggal dua tahun," ungkap Atal.

Dia menyebutkan, hingga saat ini belum ada pembangunan fasilitas olahara di Sumut.

"Sampai saat ini kami belum melihat adanya pembangungan fasilitas, supaya PON terlansaksana tepat waktu. Kalau pun diundur paling 2025," sebutnya.

Karena itu, dia menyatakan akan mendorong agar Sumut agar mempersiapkan diri sebagai tuan rumah PON.

"Kita akan membagikan hasil diskusi yang puncaknya di HPN nanti. Kita akan dorong Sumut berbenah jelang PON," tegasnya.

Terlebih, menurut dia, peringatan HPN yang juha dilaksanakan di Sumut akan mengangkat tema terkait penyelenggaraan PON.

"Semoga saran dari sini, bisa bermanfaat untuk mempercepat proses persiapan PON di Sumut," kata Atal S Depari.

Sementara Wakil I Ketua Umum KONI Pusat Suwarno mengatakan, PON ini tidak semata mata hanya untuk olahraganya tetapi terkandung muatan kesatuan dan persatuan nasional.

"Baru kita berbicara meningkatkan ketahanan nasional, bagaimana kita mendapatkan atlet potensial tampil di tingkat internasional. Selain itu, kemudian yang terkait dengan bagaimana kita menyelenggarakan PON, tentu harus memegang prinsip sukses penyelengaraan, sukses prestasi dan ekonomi," jelas Suwarno

Dia mengatakan, pada PON mendatang tidak perlu banyak membangun faslitas baru. Melaonkan memperbaiko fasilitas yang ada.

"Tapi Gubernur Sumut, ingin memanfaatkan lahan 300 Ha dengan membangun pusat olahraga dan pusat bisnis," ujarnya.

Selain itu, gubernur juga ingin dengan investor luar negeri. "Kita komentari, Povinsi tidak bisa langsung menerima investaso dari luar negeri karena harus mendapat ijin dari Kementerian Keuangan RI," tuturnya.

Terpisah, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Essy Asiah mengatakan, PUPR bersyukur provinsi menyatakan diri siap gelar PON.

"Harusnya siap segala-segalanya, termasuk membangun sebuah stadion, karena kita membangun Stadion itu harus sesuai dengan standar internasional, karena begitu ada pemecahan rekor, tentu tidak akan dicatat di induk olahraga resmi," jelas Essy Asiah.

Setelah stadion dinyatakan memenuhi standar internasional, diakui Essy Asiah tentu biaya pemeliharaannya sangat mahal.

"Biasanya kita perlu pemeliharaan bangunan, kami tidak ingin ada anggapan PUPR hanya membangun, tetapi pemeliharaannya tidak dipikirkan, padahal selesai pembangunan kita sudah serahkan ke Pemda," ujar Essy.

Biasanya, menurut dia, jika nanti Sumut meminta dibangunkan satu stadion, tetapi kapasitasnya besar, begitu juga Acea.

"Jika satunya membangun stadion biayanya triliunan, tentu Aceh bakal meminta yang sama dengan Sumut. Itulah yang biasanya terjadi,. pokoknya serulah," selorohnya.

Meski demikian, Essy menjamin PUPR tetap berkomitmen untuk membangun stadion yang diminta.

"Kita tetap mengejar waktu, begitu juga dengan venue kecil lainnya, yang jelas venue pembukaan dan penutupan di Medan tetap akan dibangun yang sifarnya multi fungsi. Semoga jika kelak sudah selesai pembangunannya, pasca PON harus dipikirkan juga perawatannya," kata Essy. (**)