MOMENTUM, Bandarlampung--Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Lampung, Abdullah Fadri Auli membenarkan partainya mengusung politik identitas.

"Partai Ummat berasaskan Islam, maka yang dimaksud dengan politik identitas adalah identitas Partai Ummat yaitu partai Islam. Jadi kan jelas, identitas kita ya Islam," kata Aab--sapaan akrabnya--kepada harianmomentum.com pada Selasa, (21-2-2023).

"Menggunakan tempat ibadah juga maksudnya membicarakan kebaikan bukan untuk memprovokasi," tambah dia.

Menurut Aab, arah pembicaraan politik identitas itu guna memperjelas bahwa ajaran Islam menghendaki seorang pemimpin yang amanah sehingga menjadikan negara yang aman.

"Yang tidak boleh itu kita memperalat islam untuk kepentingan politik. Selama ini yang digunakan partai-partai lain kan seperti itu, pada saat mau pemilu utamanya. Bagi-bagi jilbab, datangi pesantren, dan lain sebagainya," ujar dia.

Maka, dia melanjutkan, dengan tegas dikatakan bahwa Partai Ummat mengusung politik identitas. "Karena kita mengacu pada ajaran-ajaran agama yang baik dan benar. Ini jangan disalah artikan," tandas dia.

Diketahui, Partai Ummat mendeklarasikan partainya mengusung politik identitas pada Senin, 13 Februari 2023 lalu, pada saat Partai Ummat menggelar rapat kerja nasional (rakernas) perdana di Asrama Haji, Jakarta Timur.

Rapat itu dibuka oleh Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi.

"Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu dengan politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," kata Ridho.

Dia mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia juga menilai memisahkan agama dengan politik adalah 'proyek sekularisme'.

"Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," terang dia.(**)