MOMENTUM, Bandarlampung--Partai Buruh berencana melakukan aksi massa besar-besaran selama 25 hari yang dimulai dari Banten pada 31 Mei 2023.

Gelombang aksi massa tersebut akan menyuarakan tiga tuntutan, yakni pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), revisi peraturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, dan pencabutan peraturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen. 

Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Provinsi Lampung Sulaiman Ibrahim mengaku siap mengikuti instruksi pusat.

"Untuk Lampung besok akan rapat membahas gelombang aksi massa ini. Begitu juga kami akan mengikuti arahan pusat," kata Sulaiman kepada harianmomentum.com, Minggu, 28 Mei 2023.

Dia juga mengatakan, Partai Buruh akan terus melakukan upaya konstitusi terhadap ketiga peraturan perundang-undangan yang dibawa dalam setiap aksi. 

Sebab, kata Sulaiman, Partai Buruh menilai tiga peraturan tersebut merugikan rakyat dan membahayakan demokrasi.

"Dengan mengajak seluruh elemen buruh, rakyat kecil dan mahasiswa, aksi massa yang dilakukan tetap dengan damai, tertib dan konstitusional," pungkas Sulaiman.

Sebelumnya, Partai Buruh berencana melakukan aksi massa besar-besaran yang dimulai pada 31 Mei 2023.

“Aksi ini diorganisisir oleh Partai Buruh pada 38 provinsi di ibu kota masing-masing,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (24-5-2023).

Dia menjelaskan, ketiga isu di atas akan disuarakan selama sekitar 25 hari dalam gelombang aksi massa. 

Aksi ini melibatkan ratusan ribu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, guru, tenaga honorer, dan lainnya.

Aksi pertama, ia sampaikan, akan dimulai di Banten pada 31 Mei mendatang. Kemudian aksi berikutnya akan dilakukan pada 5 Juni di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, aksi juga akan digelar di provinsi lain secara bergiliran.(**)