MOMENTUM, Panaragan--Jajaran Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) diminta terus berkolaborasi membuat program terobosan lintas sektoral: pendidikan, kesehatan, sosial, perekonomian dan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Tubaba Muhammad Firsada dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Tiyuh/Desa. Rakor berlangsung di kantor pemkab setempat, Rabu (6-9-2023).

"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, angka kemisikinan di Tubaba 7,44 persen atau 20.720 jiwa dan menjadi presentase terendah kedua di Provinsi Lampung," kata Firsada. 

Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tubaba 0,91 persen atau sekitar 2.540 jiwa dan menempati presentase terendah ketiga di Lampung.

Dari sembilan kecamatan di Tubaba, ada tiga kecamatan yang menyumbang angka kemiskinan ekstrem terbesar. 

Pertama di Kecamatan Tulangbawang Tengah dengan persentase penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem 23,38 persen  atau 594 jiwa. Lalu di Kecamatan Tumijajar dengan persentase 12,36 persen atau 314 jiwa dan di Kecamatan Lambukibang 11,22 persen atau 285 jiwa.

"Untuk memantapkan komitmen upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Pemkab Tubaba telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2023 sampai dengan tahun 2026," terangnya.

Pada tahun 2023, angka kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 7,3 persen, tahun 2024 sebesar 7,15 persen, tahun 2025 sebesar 7 persen dan tahun 2026 turun menjadi 6,85 persen. 

"Untuk angka kemiskinan esktrim pada tahun 2023 ditargetkan menurun menjadi 0,45 persen. Selanjutnya di tahun 2024 dan seterusnya angka kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi nol persen sesuai arahan presiden Republik Indonesia," paparnya.

Menurut Firsada, problematika kemiskinan memiliki beragam faktor penyebab yang kompleks. Karena itu diperlukan keterlibatan intervensi lintas sektor dengan penanganan yang spesifik sesuai dengan karateristik masing-masing lokus wilayah.

"Untuk menjalankan upaya-upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tubaba telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)," katanya.

Pj bupati berharap, TKPKD dan pemerintah tiyuh mampu memetakan sumber-sumber utama kemiskinan ekstrem dan juga potensi sumber daya yang dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan tersebut. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Zaidirina mengatakan, Kabupaten Tubaba menjadi salah satu daerah lokus prioritas percepatan penurunan kemiskinan.

"Kabupaten Tubaba menjadi daerah terendah kedua dalam upaya penurunan kemiskinan di tahun 2022 yaitu sebesar 7,44 persen, hanya kalah dari Kabupaten Mesuji, 6,84 persen). Kemudian untuk persentase kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,36 persen di tahun 2020 menjadi 0,91 persen di tahun 2022," paparnya.

Karena itu, lanjut dia, hasil positif tersebut  perlu diperluas dalam pelaksanaan program/kegiatan prioritas, khususnya pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. (**)