MOMENTUM, Baradatu--Kasus stunting atau gangguan pertumbuhan tubuh anak akibat kekurangan asupan gizi kronis, terus menurun.

Berdasarkan data e-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), hinga Agustus tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Waykanan tersisa 3,4 persen dari dari 30.877 balita yang dilakukan pengukuran tinggi tubuh.

Penurnan prevalensi stunting itu dipaparkan Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Saipul saat memimpin rapat koordinasi dan publikasi stunting kabupaten setempat. Kegiatan berlangsung di Hotel Syariah Al Hadi, Kecamatan Baradatu,Rabu (8-11-2023).

"Upaya Pencegahan dan penurunan stunting harus terus dilakukan untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan, seperti terhambatnya tumbuh kembang, perkembangan otak/kecerdasan anak," kata Saipul.

Stunting juga bisa memicu peningkatan potensi resiko penyakit kronis saat usia dewasa, sehing sehingga berdampak pada penurunan produktivitas.

"Berdasarkan data bank dunia, penurunan produktifitas akibat stunting ini  berkontribusi pada hilangnya dua hingga tiga persen PDRB (produk domestik bruto," terangnya.

Sesuai Surat Keputusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona Nomor: Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tanggal 9 April 2020, Kabupaten Waykanan ditetapkan sebagai salah satu Lokus Prioritas Percepatan Penanganan Stunting pada tahun 2021.

Terdapat delapan Aksi Konvergensi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahkabupaten/Kota dan di laporkan kepada Pemerintah Provinsi maupun pusat: Analisa Situasi, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Rembuk Stunting.

Selanjutnya: Peraturan Bupati tentang Peran Desa, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia/KPM, Sistem Manajemen Data Stunting, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting serta Review Kinerja Tahunan.

"Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional sesuai dengan Peratutan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dengan target menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024," jelasnya.

Untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan upaya penurunan stunting, saat ini Kabupaten Waykanan  sudah memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten hingga tingkat kampung.

Karena itu, jajaran organisasi perangkat daerah, para camat, puskesmas dan aparatur pemerintahan kampung harus lebih fokus terhadap penanganan stunting, sesuai peran dan fungsi masing-masing. Terutama  dalam mengatasi faktor pemicu (determinan).

"Saat ini kita sedang menunggu hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Semoga angka stunting di Kabupaten Waykanan menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai  18,4 persen," harapnya.  

Kepala Dinas Kesehatan Waykanan Srikandi memaparkan,  mberdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 angka prevalensi stunting di kabupaten setempat mencapai 30.07 persen. Kemudian di tahun 2018 naik menjadi 36.07 persen dan pada tahun 2022 turun drastis menjadi 18,4 persen dan tahun 2023, sedang menunggu SKI 2023.

"Dari hasil determinasi ditemukan penderita stunting 94,46 persen berasal dari keluarga perokok.

Kemudian s 25,93 persen nalita tidak memiliki JKN, balita kecacingan 11,78 persen, balita tidak diimunisasi 4,22 persen, dan balita dengan penyakit penyerta sebanyak 2,16 persen," paparnya.

Untuk mengatasi berbagai peramasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Waykanan terus melakukan tindakan promotif dan preventip terhadap bahaya rokok.

"Untuk balita tidak memiliki JKN, kita akomodir kepesertaan JKN-nya dengan biayai opemerintah. Balita yang memiliki penyakit Kecacingan dilakukan promotip dan prevetip serta dilakukan pemberian obat cacing," terangnya.

Sedangkan terhadap balita yang belum imunisasi dilakukan penyuluhan kepada ibu balita tentang pentingnya imunisasi untuk ketahanan tubuh. Kepada balita yang memiliki penyakit penyerta atau bawaan akan dilakukan upaya rujukan ke rumah sakit agar mendapat penanganan yang maksimal.

Rakor dan publikasi stunting itu juga dihadiri Asisten I Sekretariat Pemkab Waykanab Selan, para kepala OPD terkait, para camat, kepala puskesmas dan para penyuluh KB se-kabupaten setempat. (**)