Harianmomentum.com— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Tanggamus, gelar aksi pencegahan resiko bencana. Kegiatan diisi dengan
pembekalan komunitas, apel siaga bencana, bersih-bersih pantai dan penanaman
mangrove dilakukan di Sekolah Usaha Menengah Perikanan (SUMP) Negeri Kotaagung
Barat, Rabu (29/11).
Wabup Samsul Hadi menyampaikan kecenderungan banyaknya kejadian bencana
hidro-meterologis di Tanggamus menjadi tantangan bersama untuk dapat dikelola
dan dikurangi resikonya.
Berdasarkan data BPBD Tanggamus dari tahun 2002-2016 ancaman bencana
hidro-meterologis terus meningkat dan mendominasi hingga 90 persen seperti
banjir, tanah longsor, angin ribut, dan gelombang pasang yang berujung pada
kerugian.
Dalam upaya mengurangi resiko bencana dan potensi kerugian ekonomi akibat
bencana dimasa yang akan datang, Kabupaten Tanggamus perlu membudayakan Gerakan
Pengurangan Resiko Bencana.
"Yang mana Gerakan pengurangan Resiko Bencana sebuah proses
pemberdayaan komunitas yang fokus pada kegiatan partisipatif melakukan kajian,
perencaaan, pengorganisasian yang melibatkan pemangku kepentingan. Sehingga
mampu mengelola lingkungan dan mengurangi resiko bencana dan meningkatkan
kualitas hidup," kata Wabup.
Tahun 2017 Pemkab Tanggamus melalui BPBD melaksanakan implementasi gerakan
pengurangan resiko bencana salah satunya melalui kegiatan sekolah laut.
Kegiatan sekolah laut merupakan program nasional yang dibiayai oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Diharapkan dapat dilaksanakan secara massive dan berkelanjutan, yang mana
didalamnya dilaksanakan Apel Siaga Bencana, bersih-bersih pantai, serta
penanaman mangrove secara serentak yang diikuti oleh 1000 peserta.
"Spirit dalam gerakan pengurangan resiko bencana adalah dengan
semangat gotong-royong dari masyarakat, komunitas, pelajar, pemerintah, NGO
akademisi serta lembaga usaha. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan apel 1000
relawan yang diharapkan relawan ini dapat menyebarluaskan pentingnya pengelolaan
pesisir dan lautan serta sumber daya alam disekitarnya. Mampu menumbuhkan
komitmen bersama dari aparatur, masyarakat, serta dunia usaha agar mendukung
upaya pengelolaan pesisir dan lautan," ujarnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak 'manja' karena bencana
adalah tanggung jawab pemerintah, namun kini masyarakat menganggap bahwa setiap
kejadian atau fenomena alam dianggap tanggung jawab pemerintah.
Seperti banjir diakibatkan oleh gorong yang mampet oleh sampah selalu
dianggap bencana dan merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal salah satu
kriteria peristiwa disebut bencana apabila diluar kemampuan masyarakat.
"Artinya apabila masyarakat mau bergotong royong membersihkan
Gorong-gorong dari sampah maka tidak akan terjadi banjir, ini yang perlu kita
pahami bersama. Dunia usaha juga berperan dalam penanggulangan bencana, oleh
sebab itu kami menginginkan dunia usaha terlibat dalam langkah pengurangan
resiko bencana mlalui dana CSR. Dana CSR tidak harus berupa uang tunai tetapi bisa
berupa produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Intinya dapat membantu
masyarakat yang sedang menghadapi bencana," terangnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Tanggamus Romas Yadi menyampaikan,
bahwa masyarakat dan dunia usaha serta pemerintah merupakan satu kesatuan yang
tak terpisahkan dalam menghadapi pencegahan resiko bencana.
Untuk itu masyarakat dan dunia usaha dapat berperan aktif membantu tugas
pemerintah baik pencegahan resiko bencana atau pada saat bencana terjadi.
"Artinya peran serta masyarakat ada, contoh dapat menginformasikan
kepada kita apabila terjadi bencana, sedangkan dunia usaha mampu memfasilitasi
dan membantu masyarakat dalam upaya membantu meringankan korban bencana alam.
Melalui kegiatan ini kita harapkan kepada peserta apel siaga bencana dan
penanaman mangrove dapat mengurangi dampak dan resiko bencana serta dapat
berkontribusi dan diimpelentasikan," tandasnya. (zal)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com