MOMENTUM, Krui--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) rapat bersama tim anggaran pemkab setempat, Senin (3-6-2024). 

Rapat yang dipimpin  Wakil Ketua II DPRD Pesibar Ali Yudiem itu membahas kondisi keuangan daerah yang minim.

Anggota DPRD Pesibar Khoiril Iswan dalam rapat tersebut menyampaikan, piutang DPRD sebesar Rp3 miliar. Menurut dia, piutang tersebut disebabkan minimnya alokasi anggaran untuk DPRD.

Sehingga untuk melaksanakan kegiatan, DPRD  harus berhutang. “Saat ini DPRD Pesibar memiliki hutang hingga Rp3 miliar. Hutang tersebut digunakan untuk mengcover semua kegiatan karena minimnya alokasi anggaran untuk DPRD,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Pesibar Aris Ikhwanda. Dia menyebut, Pemkab Pesibar terlalu menyepelekan  DPRD Pesibar, sehingga realisasi anggaran kegiatan tidak maksimal.

“Saya minta agar ada solusi terkait permasalahan anggaran DPRD Pesibar. Sehingga piutang yang ada saat ini bisa diselesaikan. Terlebih anggaran untuk DPRD Pesibar selama setahun sudah jelas dan sudah dianggarkan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Pesibar Mizar Duyanto, menyampaikan saat ini pendpaatan daerah didominasi dari dana transfer pusat. Ketersediaan anggaran di kas daerah mencapai Rp28,7 miliar.

“Dari total anggaran yang tersedia di kas daerah digunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara, kepala daerah dan anggota DPRD yang besaranya Rp12,7 miliar," terangnya.

Sedangkan untuk alokasi anggaran gaji ke-13 sebesar Rp12,7 miliar, digunakan untuk kegiatan: Krui Pro, sekretariat daerah dan Dinas Ketahanan Panggan dan Pertanian yang mencapai Rp1,2 miliar.

"Saat ini sisa anggaran di Kasda sebesar Rp2,128 miliar. Sedanngan untuk kebutuhan anggaran lainnya masih banyak yang belum dibayarkan, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp2,5 miliar, gaji TKD hingga Siltap perangkat pekon," jelasnya.

Dia juga menyebut, tidak bisa memastikan sisa kas daerah sebesar Rp2,128 miliar itu direalisasikan untuk anggaran kegiatan DPRD. 

Anggota DPRD Pesibar dari Fraksi PDI-P Pidinuri menyarankan agar rapat tersebut digelar tertutup.

"Jadi begi, saya kira rapat ini harus tertutup. kita kan mau bahas dan mencari solusi. Saya yakin ada solusi kalau semua setuju media gak bisa di dalam ruangan ini, tapi kalau gak setuju, ya ayo aja kita buka-bukan," kata Pidinuri. (**)