MOMENTUM, Panaragan -- Sejumlah guru honorer di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mendatangi kantor pemkab dan DPRD setempat. Mereka meminta kejelasan soal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun 2024.

Endah Suryani, lapangan yang memimpin sejumlah guru honorer tersebut, mengungkapkan, tujuan mereka mendatangi kantor pemkab dan DPRD untuk meminta kejelasan terkait pengangkatan P3K tahun 2024.

Menurut Endah, di kabupaten lain di Lampung, sejawat mereka sudah diangkat dan menerima SK P3K.

"Kami sudah pernah melakukan audiensi di kantor pemkab (Tubaba) ini, tapi hasilnya kurang memuaskan buat kami. Karena pada tahun 2021, pemda membuka P3K berjumlah 1.001 orang, sesuai PMK 212. Kemudian pada tahun 2023 teman kami mendapatkan SK 946 orang,. Dan sekarang sisa 496 orang lagi," katanya di halaman Pemkab Tubaba.

Endah Suryani mengaku, mendapatkan surat edaran dari Penjabat Bupati Tubaba agar tidak melakukan orasi, dan diminta menunggu. Namun, sampai kapan, tidak  jelas.

"Kami berharap hasil pertemuan dengan DPRD dan honorer serta Pemkab Tubaba bisa membuat berita acara supaya kami bisa diangkat P3K meskipun dengan cara bertahap," pesannya.

Kehadiran para guru honorer tersebut disambut Sekda Tubaba, Novriwan Jaya, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, Kadis Pendidikan, dan Kepala BKPSDM setempat.

Pada pertemuan itu, Novriwan Jaya mengatakan, pemerintah daerah selalu memperhatikan nasib para honorer.

"Saya terlahir dari seorang guru. Ibu saya seorang guru. Jadi, saya tahu nasib guru meskipun sudah PNS. Namun, keterbatasan anggaran  yang membuat tertundanya program pengangkatan P3K tahun ini. Tahun depan akan diangkat terutama yang sudah masuk data base," katanya di ruang rapat Sekda, di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah.

Menurut dia, bukan hanya tenaga honorer guru. Tenaga honorer kesehatan, teknis dan lainya juga sudah diperjuangkan hingga ke pusat bersama anggota DPRD setempat.

"Coba cek, kabupaten mana yang sudah ke pusat bersama anggota DPRD Tubaba untuk mengurus soal ini," jelasnya.

Sekda berjanji akan memprioritaskan tenaga honorer yang sudah masuk data base. "Kita sudah mengusulkan formasi sesuai dengan juknisnya. Buat yang sudah masuk data base itu yang kita prioritaskan," katanya. (**)