MOMENTUM, Gedongtataan--Pemerintah Kabupaten Pesawaran komitmen mengoptimalkan upaya menekan laju inflasi. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menanggapi apresiasi sekaligus arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah, di Ibukota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13-8-2024).

Menurut Dendi, dalam rapat tersebut, presiden mengapresiasi keberhasilan para kepala daerah: gubernur, bupati dan walikota dalam menekan laju inflasi. Untuk itu, presiden meminta seluruh kepala daerah terus mengoptimalkan upaya menekan laju inflasi di daerah masing-masing agar stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga.

"Presiden Jokowi menyebut Indonesia saat ini berada pada posisi yang sangat baik dengan tingkat inflasi 2,13 persen. Lebih baik dibandingkan banyak negara lain," kata Dendi mengutip sambutan Presiden Jokowi.

Jokowi meminta para kepala daerah untuk mempertahankan pencapaian tersebut, terutama terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus segera diselesaikan. 

"Presiden juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah, yang hanya 31 persen di tingkat kabupaten/kota dan 41 persen di tingkat Provinsi, serta meminta agar hal ini segera diperbaiki. Pemkab Pesawaran tentu komitmen melaksanakan arahan presiden," kata Dendi.

Selain itu, Presiden juga mendorong para kepala daerah untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan di wilayah masing-masing. 

Presiden menyebut IKN adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan konsep matang sebagai kota hutan, bukan kota beton.

Jokowi juga menjelaskan Istana Negara di Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan kolonial Belanda yang telah dihuni selama 79 tahun sejak kemerdekaan. Dengan pembangunan IKN, Jokowi ingin menunjukkan, bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota sesuai dengan desain dan keinginan bangsa sendiri.

"Presiden Jokowi juga berpesan tentang pentingnya menyelesaikan anggaran untuk Pilkada serentak yang akan datang, mengingat ini berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pesta demokrasi yang belum pernah dilakukan serentak sebelumnya," katanya.

Turut hadir pada rapat koordinasi yang diikuti  517 kepala daerah se-Indonesia itu: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. (**)