MOMENTUM, Bandarlampung--Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar menegaskan pentingnya peran seluruh stakeholder dalam menjaga integritas proses pemilihan kepala daerah mendatang. 

"Kami berharap melalui Rakor ini, kita semua dapat berkolaborasi secara maksimal, bukan hanya untuk memastikan Pemilu berjalan lancar, tetapi juga untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi kita," kata Iskardo saat mengawali kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung, Kamis (22-8-2024).

Ia menyebut, bahwa Bawaslu akan senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, terutama yang menjadi wewenang Bawaslu terkait Pilkada.

Menurutnya, kegiatan ini untuk memastikan seluruh stakeholder berperan aktif dalam mendukung proses pemilihan yang akan datang, serta untuk menyamakan persepsi demi mewujudkan Pemilihan 2024 yang Luber, Jurdil, dan demokratis.

Selain itu, Iskardo menyoroti salah satu tugas utama Bawaslu, yaitu pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. 

Dalam hal ini, Bawaslu berupaya keras agar Pilkada dapat berlangsung tanpa menimbulkan konflik atau pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat maupun lembaga yang terlibat. 

"Kami sangat mengapresiasi dedikasi yang telah ditunjukkan oleh Pj Gubernur Lampung dalam menjaga netralitas ASN selama tahapan Pilkada," paparnya.

Untuk mewujudkan pemilihan yang bersih dan demokratis, Bawaslu Lampung juga telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder terkait pengawasan berbagai tahapan Pilkada. 

Mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga persiapan pengawasan pencalonan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27-29 Agustus 2024 mendatang. 

"Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan setiap tahap berjalan sesuai aturan dan meminimalisir potensi pelanggaran," ujarnya.

Iskardo juga menjelaskan bahwa Bawaslu Lampung tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangani pelanggaran, termasuk yang berpotensi berujung pada pidana.

Menurutnya, tugas Bawaslu dan partai politik adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hukum selama Pilkada.

"Kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu adalah untuk menyelesaikan sengketa proses. Jika ada keputusan KPU yang tidak memuaskan salah satu kontestan, mereka dapat melaporkannya ke Bawaslu untuk proses penyelesaian sengketa," jelasnya. 

Dia menekankan, pentingnya perhatian para stakeholder terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) agar potensi kerawanan dapat diminimalisir. 

Tantangan Pilkada 2024, seperti politik uang, masalah data pemilih di daerah khusus, peran serta pengawas partisipatif, penyebaran hoax, akses distribusi logistik, netralitas ASN, dan politik identitas, menjadi fokus utama yang harus diatasi bersama.

"Kami berharap, melalui diskusi yang intensif dan masukan yang diberikan dalam acara ini, kita dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut," harapnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, juga menyampaikan harapannya agar Rakor ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. 

Ia mengatakan bahwa Rakor ini seharusnya tidak menjadi pertemuan pertama dan terakhir, melainkan harus terus dilakukan secara berkala untuk memastikan koordinasi yang solid antara seluruh stakeholder, baik secara kolektif maupun individu, hingga proses Pilkada serentak selesai.

Samsudin juga menyoroti perkembangan Lampung yang semakin maju sebagai tujuan wisata dari berbagai provinsi. 

"Lampung kini berkembang pesat dalam berbagai sektor, termasuk SDM, UMKM, pariwisata, dan perhotelan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk menjaga agar Pilkada berjalan dengan sukses dan damai," ungkap Samsudin. 

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat turut serta menjaga stabilitas dan kondusifitas selama masa pemilihan.

Samsudin juga membahas mengenai perkembangan demokrasi politik yang saat ini menjadi sorotan di berbagai media, khususnya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pilkada. 

Ia mengimbau masyarakat Lampung untuk tetap tenang dan tidak turun ke jalan, serta memastikan bahwa semua proses mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pusat. 

"Saya berpesan kepada TNI/Polri di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kepada BIN Daerah untuk terus memantau kondisi sosial di Lampung," jelas Samsudin.

Samsudin menegaskan pentingnya sinergi antara KPU Lampung, Bawaslu Lampung, Korem 043/Gatam, Polda Lampung, dan seluruh pihak terkait sebagai kunci keberhasilan Pilkada. Ia juga menekankan bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar mereka memahami betapa pentingnya partisipasi dalam Pilkada dan dapat memilih pemimpin daerah yang tepat berdasarkan program kerja yang jelas dan bermanfaat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, Ahmad Qohar, Tamri, Gistiawan, Hamid Badrul Munir, dan Pj. Gubenur Lampung Samsudin beserta Forkopimda Provinsi Lampung, besera Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi Lampung, Forkopimda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. (**)