MOMENTUM, Bandarlampung--Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung menyambut baik surat edaran DPP partai berlogo banteng itu yang melarang anggota Dewan terlantik periode 2024-2029 menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk berhutang.

Salah satu kader banteng Lampung, Sholihin atau yang kerap disapa Gus Coing mengatakan, larangan untuk tidak menggadaikan SK adalah upaya menjaga marwah parlemen.

"Saya kira kebijakan yang bagus, artinya dalam internal PDI Perjuangan ada intruksi agar tidak menggadaikan SK. Ini bagian dari marwah dan kinerja kedepan yang lebih baik," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (17-9-2024).

Menurutnya, dengan SK yang tergadai akan membuat anggota Dewan tidak fokus pada kinerjanya, justru akan mencari penghasilan-penghasilan pada tempat lain.

"Bayangkan, kalau SK digadaikan sampai gaji habis pasti berfikir untuk mencari penghasilan lain, maka ini terobosan bagus," jelasnya.

Ia menyebut, terkait dengan persoalan setiap orang punya hak untuk menggadaikan SK itu memang benar, tapi PDI Perjuangan memiliki kebijakan dan melihat aspek kebermanfaatannya.

"Persoalan masing-masing orang punya hak untuk menggadaikan SK iya, tapi internal PDI Perjuangan punya kebijakan, saya kira bisa menjaga marwah anggota dewan dan tak punya fikiran untuk mencari penghasilan di tempat lain," tuturnya.

Mantan Komisioner KPU ini menyambut baik terkait dengan kebijakan dari partai banteng bahwa dilarang menggadaikan SK.

Dia juga mengatakan, banyak bank yang telah coba menawarkan kepadanya dan rekan-rekan untuk menggadaikan SK, namun secara pribadi tidak berminat melakukan itu.

"Ada dari bank yang menawarkan, karena ini potensi dan jelas provesinya tapi tidak semua bank juga menerima SK untuk digadaikan begitu," tuturnya lagi.

"Katanya bisa sampai Rp1 miliar. Saya pribadi emang gak tertarik," tutupnya. (**)